ANALISIS ALUR REGULASI SEWA INVENTARIS DESA

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Inventaris desa merupakan bagian dari aset desa yang memiliki nilai strategis dalam mendukung kegiatan masyarakat maupun pemerintahan desa. Pemanfaatan inventaris melalui mekanisme sewa seringkali dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu, baik oleh personal maupun korporasi. Agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tetap memberikan manfaat optimal, sewa inventaris desa harus mengikuti alur regulasi yang jelas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Artikel ini menganalisis alur regulasi sewa inventaris desa serta implikasinya terhadap tata kelola aset desa.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sewa inventaris desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, yang mengatur pelaksanaan UU Desa.
3. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menjadi pedoman teknis pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, termasuk inventaris.
4. Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) sebagai instrumen hukum lokal yang mengatur kewenangan, penataan, dan pengelolaan aset desa.

C. Deskripsi

Alur regulasi sewa inventaris desa adalah sebagai berikut:

1. Desa memiliki Perdes tentang Kewenangan Desa.
2. Desa memiliki Perdes tentang Penataan Desa.
3. Desa membuat Perdes tentang Aset Desa.
4. Kepala Desa menindaklanjuti dengan Perkades tentang Pengelolaan Aset Desa.
5. Sekretaris Desa bertindak sebagai Pejabat Pengelola Aset Desa, dibantu oleh Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai registrator aset.

Sewa inventaris desa hanya untuk keperluan satu kegiatan dengan jangka waktu pendek. Naskah perjanjian sewa dibuat antara Pejabat Pengelola Aset Desa dengan personal maupun korporasi penyewa.

Naskah perjanjian sekurang-kurangnya mengatur tentang:

1. Obyek yang disewa.
2. Jangka waktu sewa.
3. Pemanfaatan obyek sewa.
4. Harga sewa obyek (mengacu pada pagu APBDes).

D. Penjelasan

Analisis atas alur regulasi ini menunjukkan beberapa poin penting:

1. Legalitas dan akuntabilitas:
Perdes dan Perkades menjadi instrumen hukum utama yang memastikan bahwa sewa inventaris desa dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Keterbatasan waktu sewa:
Regulasi menegaskan bahwa inventaris desa hanya boleh disewa untuk satu kegiatan dengan jangka waktu pendek. Hal ini mencegah inventaris desa terikat dalam kontrak panjang yang berpotensi merugikan desa.

3. Peran Sekretaris Desa:
Sebagai pejabat pengelola aset, Sekdes memiliki tanggung jawab administratif yang besar. Keterlibatan Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai registrator memastikan adanya pencatatan yang rapi dan transparan.

4. Naskah perjanjian sewa:
Keharusan adanya perjanjian tertulis menegaskan prinsip transparansi dan perlindungan hukum bagi desa. Dengan mencantumkan obyek, jangka waktu, pemanfaatan, dan harga sewa, desa dapat menghindari potensi penyalahgunaan inventaris.

5. Potensi tantangan:
Meski regulasi jelas, tantangan muncul pada aspek implementasi, seperti pengawasan terhadap pemanfaatan inventaris, penentuan harga sewa yang sesuai, serta kapasitas aparatur desa dalam menyusun perjanjian yang sah secara hukum.

E. Kesimpulan

Alur regulasi sewa inventaris desa menegaskan bahwa pemanfaatan aset desa harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel. Regulasi membatasi sewa inventaris hanya untuk satu kegiatan dengan jangka waktu pendek, sehingga inventaris tetap dapat digunakan secara bergantian untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan desa, integritas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

F. Penutup

Sewa inventaris desa melalui tata cara yang terstruktur merupakan langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan aset desa secara optimal dan berkeadilan. Analisis ini menunjukkan bahwa regulasi berfungsi sebagai mekanisme pengaman agar inventaris desa tidak disalahgunakan, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Ke depan, penguatan kapasitas SDM, pendampingan teknis, dan pengawasan partisipatif menjadi kunci agar regulasi sewa inventaris desa dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi desa.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN