ANALISIS ALUR REGULASI SEWA TANAH MILIK DESA

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Tanah milik desa merupakan salah satu aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan aset desa, khususnya melalui mekanisme sewa, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tetap memberikan manfaat optimal bagi desa. Oleh karena itu, regulasi mengenai sewa tanah desa diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Artikel ini menganalisis alur regulasi sewa tanah milik desa, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta implikasinya terhadap tata kelola aset desa.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sewa tanah milik desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, yang mengatur pelaksanaan UU Desa.
3. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menjadi pedoman teknis pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, termasuk tanah.
4. Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) sebagai instrumen hukum lokal yang mengatur kewenangan, penataan, dan pengelolaan aset desa.

C. Deskripsi

Alur regulasi sewa tanah milik desa adalah sebagai berikut:

1. Desa memiliki Perdes tentang Kewenangan Desa.
2. Desa memiliki Perdes tentang Penataan Desa.
3. Desa membuat Perdes tentang Aset Desa.
4. Kepala Desa menindaklanjuti dengan Perkades tentang Pengelolaan Aset Desa.
5. Sekretaris Desa bertindak sebagai Pejabat Pengelola Aset Desa, dibantu oleh Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai registrator aset.

Terdapat dua mekanisme sewa tanah desa:

1. Sewa jangka panjang (maksimal 15 tahun):
diatur dengan prosedur kerjasama desa dengan pihak ketiga. Naskah perjanjian dibuat antara Delegasi Desa dengan personal/korporasi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Perjanjian atau Notaris.

2. Sewa jangka pendek (maksimal 3 tahun):
dilakukan melalui lelang terbuka berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Lelang Sewa Aset Desa. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya mengatur:

a. Obyek yang dilelang sewa.
b. Jangka waktu sewa.
c. Harga dasar obyek (mengacu pagu APBDes).
d. Waktu pelaksanaan lelang.
e. Tempat pelaksanaan lelang.
f. Peserta lelang (harus penduduk desa setempat).

D. Penjelasan

Analisis atas alur regulasi ini menunjukkan beberapa poin penting:

1. Hierarki regulasi:
Perdes dan Perkades menjadi instrumen hukum utama yang memastikan legalitas dan akuntabilitas pengelolaan aset desa.

2. Peran Sekretaris Desa:
Sebagai pejabat pengelola aset, Sekdes memiliki tanggung jawab administratif yang besar. Hal ini menuntut kapasitas manajerial dan integritas tinggi.

3. Sewa jangka panjang:
Prosedur yang melibatkan Notaris menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi desa. Hal ini mencegah terjadinya perjanjian yang merugikan desa.

4. Sewa jangka pendek:
Mekanisme lelang terbuka menegaskan prinsip transparansi dan partisipasi. Dengan membatasi peserta lelang hanya untuk penduduk desa setempat, regulasi ini memastikan manfaat aset desa kembali kepada masyarakat desa.

5. Potensi tantangan:
Meski regulasi jelas, tantangan muncul pada aspek implementasi, seperti kapasitas SDM desa dalam mengelola aset, pengawasan terhadap proses lelang, serta pencegahan praktik manipulasi harga dasar.

E. Kesimpulan

Alur regulasi sewa tanah milik desa menegaskan bahwa pemanfaatan aset desa harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel. Regulasi membedakan antara sewa jangka panjang dan jangka pendek, dengan prosedur yang sesuai tingkat risiko dan durasi. Keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan desa, integritas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

F. Penutup

Sewa tanah milik desa melalui tata cara yang terstruktur merupakan langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan aset desa secara optimal dan berkeadilan. Analisis ini menunjukkan bahwa regulasi berfungsi sebagai mekanisme pengaman agar aset desa tidak disalahgunakan, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Ke depan, penguatan kapasitas SDM, pendampingan teknis, dan pengawasan partisipatif menjadi kunci agar regulasi sewa tanah desa dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi desa.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN