BIMTEK OF LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan […]
Bimtek Of Line Atau Secara Tatap Muka PusBimtek Palira Read More »
LAPORAN AKHIR MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Sebelum akhir masa jabatan, Badan Permusyawaratan Desa juga harus membuat laporan Akhir masa jabatan yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. LEK Kades
Laporan Akhir Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Read More »
LAPORAN KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN Merujuk pada Permendagri nomor 46 tahun 2016, bahwa laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan substansinya melipati: 1. LPPDes selama 5 (lima) tahun dan LPPDes
Laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan Read More »
LAPORAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Meruju pada UU 6/2014, PP 43/2014 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, PP 47/2015, Permendagri 114/2014, Permendagri 20/2018, Permendagri 46/2016 dan
Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Read More »
LAPORAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN Berdasarkan UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Permendagri 46/2016, 114/2014 dan 20/2018, bahwa LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LPRP-APBDes (Laporan
Laporan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran Read More »
RPJMDes HARUS BERKERAKYATAN Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi
RPJMDes harus Berkerakyatan Read More »
TANAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA Persoalan tanah di desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sering kali dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang menjadi polemik di desa. Lalu
Tanah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Desa Read More »
VERIFIKATOR DOKUMEN ANGGARAN (Berdasarkan Permendagri 20/2018) Dalam pasal 5, ayat (3) Permendagri nomor 20 tahun 2018 diuraikan sebagai berikut: (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai
Verifikator Dokumen Anggaran Read More »
MENEJEMEN PEDAGANG BAKSO Memprihatinkan sekali, kabar dari berbagai daerah, masih banyak perangkat desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutaman sekdes sebagai koordinator PPKD dan Verifikator, serta kaur keuangan sebagai
Menejemen Pedagang Bakso Read More »
MENEJEMEN PEDAGANG SOTO Miris memang, info dari berbagai daerah, masih banyak elemen pemerintahan dan kemasyarakatan di desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutama urusan pengelolaan keuangan dan pelaksana pembangunan.
Menejemen Pedagang Soto Read More »
Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Hingga sekarang ini, Juni 2021, masih saja banyak yang bertanya dari berbagai daerah, terkait dengan adanya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang masih merangkap
Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Read More »
LAMAN LINK WEBSET SID KEMENDES RESMI DIHAPUS ? Siang ini, Rabu, 02 Juni 2021, saya coba berkali-kali untuk membuka laman link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ ternyata sudah tidak bisa dibuka
Laman Link Webset SID KEMENDES Resmi Dihapus ? Read More »
MUSYAWARAH DI DESA YANG IDEAL Kita berasumsi bahwa tidak ada desa yang tidak melakukan musyawarah desa (Musdes). Apakah dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat atau hanya
Musyawarah Di Desa Yang Ideal Read More »
MACAM-MACAM MUSYAWARAH DESA Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, Musyawarah Desa itu ada 2 macam, yaitu Musdes Regular dan Musdes Insidensial. Musdes Regular itu ada 2 macam, yaitu: Musdes RPJMDes
Macam Macam Musyawarah Desa Read More »
PANCASILA LAHIR Yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya Ir Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yang terdiri tiga macam dengan nama-nama istilah sesuai dengan jumlah rumusannya, yaitu: Yang
Tanggal 1 Juni itu usulan istilah dasar negara, yaitu Pancasila. Bukan Substansinya. Istilah tersebut disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI. Tanggal 18 Agustus itu
Pancasila Lahir 1 Juni Atau 18 Agustus ? Read More »
KALENDER KEGIATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAN JUNI 1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). 2. Menjaring dan
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan Juni Read More »
KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DESA BULAN JUNI 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes .(pasal 33, ayat (5), Permendagri 114-2014). 3. MUSBANGDES Pelaksanaan Pembangunan Desa. (pasal 81
Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Juni Read More »
Sejarah Undang-Undang Desa di Indonesia Dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang secara ekslusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Setelah Anda membaca seluruh artikel
Sejarah Undang-Undang Desa di Indonesia Read More »
STRATA LINIER DAN BENTUK SEBANGUN SISTEM PEMERINTAHAN DI NKRI Sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, bila dicermati strata
Alur Dan Peran Dalam Penyusunan APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan
Alur Dan Peran Dalam Penyusunan APBDes Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus PKTD Dana Desa Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum terutama di masa pademi 2020 ini
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus PKTD Dana Desa Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus BLT Dana Desa Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum terutama di masa pademi 2020 ini
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus BLT Dana Desa Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Read More »
Link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ masih bisa dibuka dengan peramban tertentu, misalnya dengan peramban bawaan handphone tertentu. Tetapi konten DANA DESA, APBDES, dan BLTDD tidak bisa dibuka. Tentang 3 (tiga) kontern
Rakyat Terluka SID KEMENDES Dicabik Read More »
Bedanya Sebutan Ketua Dengan Kepala Dalam Tata Bahasa Indonesia, sebutan Ketua dengan Kepala itu dua hal yang sangat berbeda. Kita mengenal sebutan Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Cabang, Kepala Negara. Tapi
Bedanya Sebutan Ketua Dengan Kepala Read More »
Diskresi Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 1 Angka 9 diuraikan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan
Diskresi Penyelenggaraan Pemerintahan Read More »
