SK Perangkat Desa
SK PERANGKAT DESA Tragis memang, baru saja dapat kabar lagi dari salah satu daerah, bahwa atas petunjuk oknum kepala dinas kabupaten nya, kalau SK Penetapan Perangkat Desa dalam rangka penyesuaian […]
Tata Kelola Administrasi Desa
Tata Kelola Administrasi Desa
Informasi Di Desa Yang Dikecualikan
INFORMASI DI DESA YANG DIKECUALIKAN (Berdasarkan Perki 1/2018) Berdasarka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perihal informasi di desa yang dikecualikan diuraikan sebagai
Informasi Di Desa Yang Dikecualikan Read More »
Informasi Publik Desa Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (Berdasarkan Perki 1/2018) Berdasarka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perihal informasi publik desa yang
Informasi Publik Desa Yang Wajib Tersedia Setiap Saat Read More »
Informasi Publik Desa Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (Berdasarkan Perki 1/2018) Berdasarka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perihal informasi publik desa
Informasi Publik Desa Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Read More »
Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (Berdasarkan Perki 1/2018) Berdasarka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perihal informasi publik
Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala Read More »
Yang Dimaksud Informasi Publik Desa
YANG DIMAKSUD INFORMASI PUBLIK DESA (Berdasarkan Perki 1/2018) Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, definisi Informasi Publik Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal
Yang Dimaksud Informasi Publik Desa Read More »
Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan
PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN Sebutan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekarang ini sudah diganti dengan sebutan LPKA (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran), yaitu laporan setiap item atau titik kegiatan anggaran yang
Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan Read More »
Badan Publik Di Desa
Badan Publik Di Desa Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, Badan Publik di Desa itu meliputi: 1. Pemerintah Desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa. 3. Badan Kerjasama Desa. 4.
Badan Publik Di Desa Read More »
Alur Penyusunan Peraturan Desa Tentang Lambang Desa
Alur Penyusunan Peraturan Desa Tentang Lambang Desa Manakala kita mau membuat Perdes tentang Lambang Desa dimana substansinya meliputi Logo dan Bendera. Adapun alurnya dapat diuraikan sbb: 1. Kades koordinasi dengan
Alur Penyusunan Peraturan Desa Tentang Lambang Desa Read More »
Stempel Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Stempel Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa Ketika bicara tentang Naskah Dinas dan Surat dalam Pemerintahan Desa, secara akselerasif berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 42 tahun 2016, nomor
Stempel Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa Read More »
Lambang Dan Bendera Desa
Lambang Dan Bendera Desa Sejak masa berlakunya UU 5/1979, desa diharuskan memiliki Lambang atau Logo dan Bendera Panji Desa. Penggunaan Lambang Desa masih sebatas pada papan nama desa, gapura desa,
Lambang Dan Bendera Desa Read More »
Kop Surat dalam Pemerintahan Desa
Kop Surat dalam Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 42 tahun 2016, Perka ANRI nomor 2 tahuin 2014, dan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kop Surat
Kop Surat dalam Pemerintahan Desa Read More »
Kop Surat Logo Dan Stempel Dalam Naskah Dinas Pemerintahan Desa Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
Kop Surat Logo Dan Stempel Dalam Naskah Dinas Pemerintahan Desa Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dengan berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tata pemerintahan di Indonesia berubah
Akronim Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa
AKRONIM DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018 dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa terdapat banyak sebutan
Akronim Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
Administrasi Pemerintah Desa Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa
Administrasi Pemerintah Desa Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47/2016 dan 84/2015 serta dengan memperhatikan kebutuhan memenuhi kearifan lokal desa, maka administrasi Pemerintah Desa
Administrasi Pemerintah Desa Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Read More »
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, Pemerintah Desa wajib mengumumkan atau menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut diuraikan
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa Read More »
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 sebagaimana telah diubah sebagian dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan bahwa perubahan Data Terpadu
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Read More »
Data dan dokumen desa (kategori laporan) Sebagai konsekwensi dari kegiatan pemerintahan desa
Data dan dokumen desa (kategori laporan) Sebagai konsekwensi dari kegiatan pemerintahan desa Sesungguhnya aktivitas Pemerintahan Desa yang harus termonitor dan/atau dilaporkan dokumentasinya kepada Bupati melalui Camat dapat diuraikan sebagai berikut:
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Membicarakan buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula peraturan
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Read More »
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Apabila kita perhatikan di lingkungan tingkat RW (Rukun Warga) kecenderungan Ketua RW hanya sekedar mengkoordinir para Ketua RT, pengurus RW pun
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Read More »
Administrasi RT Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa
Administrasi RT Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Manakala kita melihat di lingkungan tingkat RT (Rukun Tetangga) pada mayoritas desa di Indonesia, kecenderungannya adalah tidak ada kepengurusan RT secara lengkap,
Administrasi RT Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Read More »
Krisis Regulasi Di Desa
Krisis Regulasi Di Desa Dari sekian topik diskusi baik di halaman facebook Padepokan Desa, grup facebook GERAKAN DESA MERDEKA, grup WhatsApp GERAKAN DESA MERDEKA 1 dan 2, grup WhatsApp LEMBAGA
Krisis Regulasi Di Desa Read More »
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Secara rutin webset ini selalu menginformasikan kegiatan Pemerintah Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Read More »
Macam Macam Buku Register BPD
Macam Macam Buku Register BPD Salah satu yang bisa menjadi indikator BPD itu berfungsi dan bekerja sebagaimana tupoksinya adalah terselenggaranya administrasi BPD. Diakui atau tidak, realita di lapangan masih banyak
Macam Macam Buku Register BPD Read More »
Macam Macam Buku Register Pemerintah Desa
Macam Macam Buku Register Pemerintah Desa Berbicara buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula
Macam Macam Buku Register Pemerintah Desa Read More »
Pidana Bagi Pemalsu Tanda Tangan
Pidana Bagi Pemalsu Tanda Tangan Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau
Pidana Bagi Pemalsu Tanda Tangan Read More »
Regulasi yang Harus Diterbitkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Regulasi yang Harus Diterbitkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Yang perlu disiapkan oleh Pemerintahan Desa baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah
Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan
Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, untuk pembentukan dana cadangan itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan
Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan Read More »
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas inventaris desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa Read More »
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas tanah milik desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa Read More »
