Tata Niaga Desa

MEKANISME PERSETUJUAN PINJAMAN DAN DUKUNGAN DANA DESA UNTUK KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 6 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 […]

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 5 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI*

PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN OLEH KETUA PENGURUS KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA KEPALA DESA Analisis Pasal 5 Permendesa Nomor 10 Tahun

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 4 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI*

DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH DESA KEPADA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 4 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh:

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 3 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI*

KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 3 Permendesa Nomor 10

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (3) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh:

KETENTUAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Analisis Pasal 2 Ayat (3) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI*

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (2) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: