KEPALA DESA WAJIB MENYAMPAIKAN LKPPDes KEPADA BPD
Oleh: NUR ROZUQI*
A. Pendahuluan
Pengawasan Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 menegaskan kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketentuan ini memperkuat posisi BPD sebagai lembaga pengawas yang memiliki legitimasi hukum dalam menilai kinerja kepala desa, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa.
B. Deskripsi
Pasal 51 PP No. 43 Tahun 2014 mengatur bahwa:
1. Kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan tersebut paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
3. Laporan digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Dengan demikian, regulasi ini menempatkan BPD sebagai penerima laporan resmi yang menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.
C. Penjelasan (Analisis Kritis)
1. Kekuatan Regulasi
a. Pasal 51 memberikan landasan hukum yang jelas bagi BPD untuk menuntut laporan dari kepala desa. Hal ini memperkuat posisi BPD sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki hak formal atas informasi.
b. Kewajiban pelaporan tertulis juga menambah dimensi akuntabilitas, karena laporan dapat dijadikan dokumen resmi untuk evaluasi.
2. Efektivitas Pengawasan
a. Walaupun regulasi sudah jelas, efektivitas pengawasan bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan. Jika laporan hanya bersifat administratif dan minim detail, maka fungsi pengawasan BPD akan lemah.
b. BPD membutuhkan kapasitas analisis agar dapat menilai apakah pelaksanaan peraturan desa benar-benar sesuai dengan tujuan Dana Desa.
3. Potensi Keterlambatan dan Formalitas
a. Tenggat waktu tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran memberi ruang bagi kepala desa untuk menyusun laporan. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan sering terjadi dan laporan hanya dijadikan formalitas.
b. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan, karena evaluasi dilakukan terlalu lama setelah kegiatan berlangsung.
4. Keterlibatan Masyarakat
a. Laporan yang disampaikan kepada BPD seharusnya menjadi dasar untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Namun, rendahnya akses masyarakat terhadap laporan tersebut membuat pengawasan publik tidak optimal.
b. Transparansi melalui publikasi laporan di forum desa atau papan informasi dapat memperkuat kontrol sosial.
5. Tantangan Implementasi
a. Banyak desa belum memiliki sistem dokumentasi yang memadai, sehingga laporan yang disampaikan sering kali tidak mencerminkan kondisi riil.
b. Tanpa dukungan pendampingan dan pelatihan, BPD berisiko hanya menerima laporan tanpa mampu melakukan analisis kritis.
D. Kesimpulan
Dasar hukum pengawasan Dana Desa oleh BPD melalui Pasal 51 PP No. 43 Tahun 2014 memberikan legitimasi yang kuat bagi BPD untuk menilai kinerja kepala desa. Namun, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas laporan, kapasitas analisis BPD, serta keterlibatan masyarakat. Tanpa penguatan kelembagaan dan transparansi, pengawasan berisiko menjadi formalitas yang tidak mampu mencegah penyalahgunaan Dana Desa.
E. Penutup
Analisis kritis ini menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa bukan hanya soal adanya regulasi, tetapi juga soal praktik tata kelola yang transparan dan partisipatif. BPD perlu diperkuat dengan kapasitas analisis, kepala desa harus konsisten menyampaikan laporan tepat waktu dan berkualitas, serta masyarakat harus diberi akses terhadap informasi. Dengan demikian, Dana Desa dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
