KETIDAKSINKRONAN PERENCANAAN DAN EKSEKUSI PEMBANGUNAN DESA

Analisis Kritis atas Kesenjangan Data dan Partisipasi

Oleh: NUR ROZUQI*

1. Pendahuluan

Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan menuntut adanya perencanaan yang akurat, partisipatif, dan berbasis data. Namun, dalam praktiknya, banyak desa masih terjebak dalam pola perencanaan yang bersifat administratif dan seremonial. Ketidaksinkronan antara perencanaan dan eksekusi pembangunan menjadi masalah struktural yang menghambat efektivitas program dan keadilan distribusi manfaat. Artikel ini mengkaji kondisi faktual dari lemahnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dampaknya terhadap kualitas pembangunan, serta menawarkan rekomendasi solusif yang dapat diterapkan secara kontekstual.

2. Kondisi Faktual

Dua persoalan utama mencerminkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan eksekusi pembangunan desa:

a. Musrenbang Desa Bersifat Formalitas
1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) masih dijalankan sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai ruang deliberatif yang inklusif.
2) Aspirasi warga sering kali tidak terdokumentasi secara sistematis, dan keputusan program lebih banyak ditentukan oleh elite desa atau sekadar menyesuaikan format laporan.

b. Profil Desa Tidak Berbasis Data Partisipatif
1) Dokumen profil desa yang seharusnya menjadi dasar perencanaan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
2) Data yang digunakan cenderung bersifat statis, tidak diperbarui secara berkala, dan tidak melibatkan warga dalam proses pengumpulan maupun validasinya.

3. Dampaknya

Ketidaksinkronan ini menimbulkan dampak sistemik yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa:

a. Program pembangunan tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat, sehingga manfaatnya tidak optimal dan berisiko mubazir.
b. Terpinggirkannya kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, dan warga miskin, dalam proses pengambilan keputusan.
c. Menurunnya kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, karena aspirasi mereka tidak terakomodasi dalam kebijakan.
d. Lemahnya akuntabilitas dan evaluasi pembangunan, karena tidak ada tolok ukur berbasis data yang dapat digunakan untuk menilai capaian program.

4. Rekomendasi Solusif

Untuk memperbaiki sinkronisasi antara perencanaan dan eksekusi pembangunan desa, berikut langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan:

a. Transformasi Musrenbang Desa menjadi Forum Deliberatif
1) Gunakan metode Focus Group Discussion (FGD), pemetaan sosial, dan diskusi kelompok terarah untuk menggali kebutuhan warga secara mendalam.
2) Libatkan kelompok rentan secara aktif dan fasilitatif, bukan sekadar simbolik.

b. Penyusunan Profil Desa Berbasis Data Partisipatif
1) Lakukan pemutakhiran data desa secara berkala dengan melibatkan warga, kader, dan tokoh masyarakat.
2) Gunakan teknologi sederhana seperti survei digital, pemetaan partisipatif, dan forum daring untuk menjangkau lebih banyak suara.

c. Integrasi Data dan Perencanaan dalam Sistem Digital
1) Gunakan aplikasi seperti Siskeudes dan SIPD untuk mengintegrasikan data profil desa dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2) Pastikan perangkat desa memiliki kapasitas teknis untuk mengelola dan menganalisis data tersebut.

d. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
1) Bentuk tim evaluasi pembangunan desa yang terdiri dari warga, BPD, dan tokoh lokal untuk menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.
2) Publikasikan hasil evaluasi secara terbuka melalui papan informasi desa dan media sosial.

5. Penutup

Ketidaksinkronan antara perencanaan dan eksekusi pembangunan desa bukan sekadar persoalan teknis, tetapi cerminan dari lemahnya komitmen terhadap partisipasi dan keadilan pembangunan. Reformasi musrenbang dan penyusunan profil desa harus berangkat dari kebutuhan riil warga dan berbasis data yang akurat. Dengan pendekatan yang inklusif, deliberatif, dan digital, desa dapat membangun sistem perencanaan yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN