KETIMPANGAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN

Analisis Kritis atas Kesenjangan Antarwilayah

Oleh: NUR ROZUQI*

1. Pendahuluan

Pembangunan yang merata dan berkeadilan merupakan prinsip dasar dalam tata kelola daerah. Namun, realitas di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur dan layanan publik masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah-wilayah pinggiran. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga, tetapi juga memperlemah fondasi pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Artikel ini mengkaji kondisi faktual ketimpangan tersebut, dampaknya terhadap pembangunan desa, serta menawarkan rekomendasi solusif yang dapat diterapkan secara bertahap dan kontekstual.

2. Kondisi Faktual

Dua indikator utama mencerminkan ketimpangan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Lamongan:

a. Keterbatasan Akses Dasar di Wilayah Tertinggal
1) Kecamatan seperti Ngimbang, Bluluk, dan Sugio masih mengalami keterbatasan akses terhadap jalan yang layak, air bersih, dan layanan kesehatan.
2) Infrastruktur dasar seperti puskesmas, jaringan air minum, dan konektivitas antar desa belum terpenuhi secara optimal.

b. Disparitas Pendidikan dan Ekonomi Antarwilayah
1) Data BPS menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan dan peluang ekonomi antar kecamatan.
2) Wilayah dengan infrastruktur minim cenderung memiliki angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

3. Dampaknya

Ketimpangan ini menimbulkan dampak multidimensi yang menghambat pembangunan berkelanjutan:

a. Terhambatnya mobilitas dan akses layanan dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak.
b. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, yang berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.
c. Tertinggalnya wilayah dalam pertumbuhan ekonomi lokal, karena minimnya konektivitas dan dukungan infrastruktur.
d. Menurunnya kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah, akibat ketidakadilan distribusi pembangunan.

4. Rekomendasi Solusif

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi pembangunan yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan wilayah:

a. Pemetaan ketimpangan berbasis data spasial dan sosial
1) Gunakan data BPS dan survei lapangan untuk menyusun peta ketimpangan infrastruktur dan layanan publik.
2) Prioritaskan intervensi di wilayah dengan indeks keterbelakangan tertinggi.

b. Program pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi
1) Fokus pada pembangunan jalan penghubung antar desa, sistem air bersih, dan fasilitas kesehatan primer.
2) Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek agar sesuai kebutuhan lokal.

c. Skema afirmatif untuk pendidikan dan ekonomi wilayah tertinggal
1) Berikan insentif bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
2) Dorong program ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, kerajinan, dan wisata desa.

d. Koordinasi lintas sektor dan lintas kecamatan
1) Bentuk forum pembangunan antar kecamatan untuk menyinergikan program dan anggaran.
2) Libatkan Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan dalam perencanaan terpadu.

5. Penutup

Ketimpangan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Lamongan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi cerminan dari lemahnya komitmen terhadap keadilan pembangunan. Reformasi kebijakan harus dimulai dari penguatan data, partisipasi warga, dan sinergi antar sektor. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil, wilayah-wilayah tertinggal dapat bangkit dan menjadi bagian aktif dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN