LEMAHNYA SISTEM INFORMASI DAN PARTISIPASI DESA

Analisis Kritis atas Hambatan Perencanaan Pembangunan yang Inklusif

Oleh: NUR ROZUQI*

1. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berkeadilan mensyaratkan dua fondasi utama: sistem informasi yang akurat dan partisipasi warga yang bermakna. Tanpa keduanya, pembangunan cenderung bersifat top-down, tidak kontekstual, dan berisiko gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat. Di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Lamongan, kelemahan dalam sistem informasi dan partisipasi warga masih menjadi tantangan serius. Artikel ini mengkaji kondisi faktual dari lemahnya sistem informasi dan partisipasi desa, dampaknya terhadap kualitas perencanaan, serta menawarkan rekomendasi solusif untuk transformasi tata kelola pembangunan desa.

2. Kondisi Faktual

Dua indikator utama mencerminkan lemahnya fondasi perencanaan pembangunan desa:

a. Kualitas Data yang Belum Memadai
1) Publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui bahwa data yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi harapan pemakai, terutama untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.
2) Data sektoral yang dibutuhkan oleh desa sering kali tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak terintegrasi dengan sistem perencanaan daerah.

b. Musrenbang Desa yang Bersifat Formalitas
1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) belum menjadi ruang deliberatif yang inklusif dan transformatif.
2) Warga desa sering kali hanya dilibatkan sebagai peserta pasif, tanpa ruang untuk menyampaikan aspirasi secara sistematis dan terdokumentasi.

3. Dampaknya

Lemahnya sistem informasi dan partisipasi desa menimbulkan dampak multidimensi yang menghambat efektivitas pembangunan:

a. Rendahnya relevansi program pembangunan, karena tidak berbasis data yang akurat dan aspirasi warga.
b. Terpinggirkannya kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, dan warga miskin, dalam proses pengambilan keputusan.
c. Menurunnya kepercayaan publik terhadap proses perencanaan, akibat minimnya transparansi dan ruang dialog.
d. Stagnasi inovasi lokal, karena tidak ada mekanisme untuk menjaring gagasan dari masyarakat secara terbuka dan sistematis.

4. Rekomendasi Solusif

Untuk memperkuat sistem informasi dan partisipasi desa, berikut langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan:

a. Digitalisasi dan integrasi sistem informasi desa
1) Kembangkan portal informasi desa yang memuat data anggaran, program, dan capaian pembangunan secara real-time.
2) Integrasikan data BPS, Siskeudes, dan sistem perencanaan daerah dalam satu platform terbuka dan mudah diakses.

b. Reformasi musrenbang desa menjadi forum deliberatif
1) Gunakan metode Focus Group Discussion (FGD), pemetaan kebutuhan warga, dan fasilitasi dialog antar kelompok masyarakat.
2) Libatkan tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok marginal secara aktif dalam proses perencanaan.

c. Pelatihan literasi data dan fasilitasi partisipasi warga
1) Adakan pelatihan bagi warga dan perangkat desa tentang cara membaca, memahami, dan menggunakan data publik.
2) Bentuk tim fasilitator desa yang bertugas mendampingi proses musrenbang secara teknis dan sosial.

d. Monitoring dan evaluasi partisipatif
1) Libatkan warga dalam proses evaluasi program pembangunan melalui forum warga, audit sosial, dan pelaporan terbuka.
2) Gunakan papan informasi digital dan kanal komunikasi warga untuk transparansi dan akuntabilitas.

5. Penutup

Lemahnya sistem informasi dan partisipasi desa bukan sekadar persoalan teknis, tetapi cerminan dari minimnya komitmen terhadap demokrasi lokal dan keadilan pembangunan. Reformasi sistem informasi dan musrenbang harus berangkat dari kebutuhan warga, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan pendekatan yang partisipatif, digital, dan edukatif, desa dapat membangun ekosistem perencanaan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN