MINIMNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMBANGUNAN

Analisis Kritis atas Sistem Informasi Publik di Kabupaten Lamongan

Oleh: NUR ROZUQI*

1. Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tingkat kabupaten dan desa, keterbukaan informasi menjadi prasyarat bagi partisipasi warga dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Namun, di Kabupaten Lamongan, minimnya transparansi dan lemahnya sistem informasi publik telah menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata. Artikel ini mengkaji kondisi faktual, dampak sistemik, serta menawarkan rekomendasi solusif untuk memperkuat ekosistem informasi publik dan partisipasi warga.

2. Kondisi Faktual

Dua indikator utama mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Lamongan:

a. Keterbatasan Kualitas dan Ketersediaan Data Publik
1) Publikasi tahunan BPS Lamongan mengakui bahwa data yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan.
2) Data sektoral yang dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan sering kali tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak terintegrasi antar instansi.

b. Sistem Informasi Publik yang Tidak Partisipatif
1) Sistem informasi publik belum mampu mendorong partisipasi warga dalam pengawasan anggaran dan kebijakan.
2) Kanal komunikasi antara pemerintah desa/kabupaten dan masyarakat masih bersifat satu arah, tanpa ruang dialog atau umpan balik yang sistematis.

3. Dampaknya

Minimnya transparansi dan akuntabilitas menimbulkan dampak multidimensi yang merugikan tata kelola pembangunan:

a. Rendahnya kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan, karena tidak berbasis data yang akurat dan terbuka.
b. Terpinggirkannya aspirasi warga, terutama kelompok rentan, dalam proses pembangunan.
c. Melemahnya kontrol sosial terhadap anggaran dan kebijakan, yang membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
d. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, akibat ketertutupan informasi dan minimnya akuntabilitas.

4. Rekomendasi Solusif

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, berikut strategi solusif yang dapat diterapkan secara bertahap:

a. Digitalisasi dan integrasi sistem informasi publik
1) Kembangkan portal informasi desa dan kabupaten yang memuat data anggaran, program, dan capaian pembangunan secara real-time.
2) Integrasikan data BPS, Siskeudes, dan sistem perencanaan daerah dalam satu platform terbuka.

b. Audit sosial dan forum warga
1) Laksanakan audit sosial secara berkala dengan melibatkan warga, BPD, dan tokoh masyarakat.
2) Bentuk forum warga desa sebagai ruang deliberatif untuk menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi kebijakan.

c. Pelatihan literasi data dan partisipasi warga
1) Adakan pelatihan bagi warga dan perangkat desa tentang cara membaca, memahami, dan menggunakan data publik.
2) Dorong keterlibatan pemuda dan kelompok perempuan dalam pengawasan anggaran dan program pembangunan.

d. Kebijakan wajib publikasi anggaran dan program
1) Terapkan regulasi yang mewajibkan setiap desa dan OPD mempublikasikan anggaran dan program secara terbuka dan mudah diakses.
2) Gunakan papan informasi digital dan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah.

5. Penutup

Minimnya transparansi dan akuntabilitas bukan hanya soal teknis informasi, tetapi soal komitmen terhadap demokrasi lokal dan keadilan pembangunan. Reformasi sistem informasi publik harus berangkat dari kebutuhan warga, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan pendekatan yang partisipatif, digital, dan edukatif, Kabupaten Lamongan dapat membangun ekosistem tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN