PENGATURAN RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA KOPERASI

Oleh: NUR ROZUQI*

Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 28
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Telaah:
Apabila kita cermati data atau diskripsi frasa tersebut di atas dengan pendekatan korelatif dan integratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendekatan kebahasaannya, maka dapat diuraikan telaah sebagai berikut:

Berikut penjelasan mengenai Pasal 28: Pengaturan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

Substansi Pasal 28

Pasal ini menegaskan bahwa seluruh aspek teknis terkait Rapat Anggota (RA) dan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) harus diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar koperasi, meliputi:

1. Persyaratan
a. Siapa yang berhak menghadiri dan memiliki hak suara.
b. Kuorum minimal untuk sahnya rapat.
c. Syarat pengajuan RALB oleh anggota atau pengurus.

2. Tata Cara Penyelenggaraan
a. Prosedur pemanggilan dan pemberitahuan rapat.
b. Mekanisme pengambilan keputusan (musyawarah, voting).
c. Format notulen dan dokumentasi hasil rapat.

3. Tempat Penyelenggaraan
a. Lokasi rapat ditentukan sesuai kebutuhan dan kapasitas anggota.
b. Bisa dilakukan di kantor koperasi, balai desa, atau tempat lain yang disepakati.
c. Dalam praktik modern, dapat pula diatur kemungkinan rapat daring jika disetujui dalam Anggaran Dasar.

Tujuan utama pasal ini adalah memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan forum tertinggi koperasi, sekaligus menjaga partisipasi dan transparansi.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN