Nur Rozuqi

KEGIATAN ANGGARAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang apabila dikonversikan dengan Peraturan Menteri […]

KEGIATAN ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang apabila dikonversikan dengan Peraturan Menteri

KEGIATAN ANGGARAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang apabila dikonversikan dengan Peraturan Menteri

KEGIATAN ANGGARAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang apabila dikonversikan dengan Peraturan Menteri

KONGKALIKONG DALAM PROYEK DANA DESA DARI MUSYAWARAH FIKTIF SAMPAI SUPLAYER BAYANGAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Proyek yang dibiayai Dana Desa bertujuan memenuhi kebutuhan publik—infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan warga.

PEMANGKASAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK KEPENTINGAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pemangkasan anggaran publik dalam APBDes yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa adalah bentuk manipulasi prioritas anggaran yang

PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR BERDANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pembelian inventaris kantor menggunakan Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan desa. Namun, ketika

PENYIMPANGAN PAJAK/RETRIBUSI DESA YANG TIDAK DISETORKAN KE KAS DESA ATAU KANTOR PAJAK Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pendapatan desa dari pajak dan retribusi adalah pilar pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan

MARK UP PEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Alat tulis kantor (ATK) adalah belanja rutin yang tampak kecil, tetapi sering menjadi pintu kebocoran anggaran karena

MARK UP HONORARIUM PERANGKAT DESA SEBAGAI MODUS KORUPSI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Honorarium perangkat desa adalah komponen pengeluaran rutin dalam APBDes yang berfungsi menjaga keberlangsungan layanan publik di

PERJALANAN DINAS FIKTIF DALAM APBDES DAN PENYALAHGUNAAN PELATIHAN SEBAGAI PELESIRAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perjalanan dinas seharusnya menjadi instrumen peningkatan kapasitas aparatur desa, transfer praktik baik, dan koordinasi kebijakan

PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN/KABUPATEN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dana Desa (DD) dirancang untuk memperkuat layanan dasar, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, praktik pungutan

BUDAYA EWUH-PAKEWUH SEBAGAI PENGHAMBAT PENGAWASAN APBDES DAN CELAH KORUPSI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Budaya ewuh-pakewuh—enggan menegur atau mengkritik karena sungkan, hormat berlebihan, atau takut dianggap tidak sopan—adalah realitas sosial

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI “PINJAM SEMENTARA” DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan APBDes adalah tulang punggung tata kelola dan pelayanan publik di desa. Di antara modus

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI PEMBIAYAAN GANDA PROYEK FISIK Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen utama tata kelola pembangunan dan pelayanan publik di tingkat

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI RAB DI ATAS HARGA PASAR Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan APBDes adalah instrumen strategis yang mengarahkan prioritas, pembiayaan, dan akuntabilitas pembangunan desa. Di balik perannya, terdapat