PROYEK MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF COST-BENEFIT DAN COST-EFFECTIVENESS

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis digagas sebagai salah satu intervensi sosial untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan remaja. Tujuan utamanya adalah menekan angka stunting, memperbaiki status kesehatan, serta mendukung proses belajar. Namun, dalam praktiknya, proyek ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efisiensi biaya (cost-effectiveness) dan rasio manfaat terhadap biaya (cost-benefit). Apakah dana besar yang digelontorkan benar-benar sebanding dengan manfaat yang diperoleh? Ataukah proyek ini justru menjadi beban fiskal tanpa hasil signifikan?

mostbet

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang relevan antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): hak atas hidup sejahtera, termasuk makanan bergizi.
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: hak setiap warga negara atas makanan bergizi dan aman.
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: kewenangan daerah dalam penyelenggaraan layanan publik.
4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
5. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional): prioritas peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan.

Secara hukum, proyek ini wajib dijalankan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, sehingga analisis cost-benefit dan cost-effectiveness menjadi keharusan.

C. Analisis Kritis

1. Cost-Benefit Analysis (CBA)
a. Biaya: anggaran besar terserap untuk pengadaan, distribusi, dan administrasi.
b. Manfaat: peningkatan gizi anak seharusnya menjadi outcome utama. Namun, manfaat sering tidak sebanding dengan biaya karena kualitas makanan rendah, distribusi tidak merata, dan dampak terhadap penurunan stunting minim.
c. Kesenjangan: biaya tinggi tidak menghasilkan manfaat yang signifikan, sehingga rasio cost-benefit rendah.

2. Cost-Effectiveness Analysis (CEA)
a. Program gagal menunjukkan efektivitas biaya karena output (jumlah makanan dibagikan) tidak berbanding lurus dengan outcome (penurunan stunting/malnutrisi).
b. Alternatif intervensi seperti edukasi gizi, pemberdayaan UMKM lokal, atau subsidi pangan bergizi mungkin lebih efektif dengan biaya lebih rendah.

3. Faktor Penyebab Ketidakefisienan
a. Monopoli kontraktor besar: mengabaikan UMKM lokal, sehingga biaya distribusi tinggi.
b. Administrasi berlebihan: anggaran terserap untuk birokrasi, bukan substansi gizi.
c. Kurangnya pengawasan: potensi kebocoran anggaran dan mark-up harga.

4. Implikasi Jangka Panjang
a. Beban fiskal meningkat tanpa hasil nyata.
b. Legitimasi publik menurun karena masyarakat melihat proyek sebagai pemborosan.
c. Tujuan pembangunan SDM gagal tercapai, sehingga investasi jangka panjang dalam kesehatan anak tidak optimal.

D. Kesimpulan

Proyek makan bergizi gratis gagal menunjukkan efisiensi biaya dan rasio manfaat yang sebanding dengan anggaran. Analisis cost-benefit dan cost-effectiveness mengungkap bahwa biaya besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap penurunan stunting dan malnutrisi. Program lebih menonjolkan pencitraan politik daripada substansi gizi.

E. Penutup

Analisis ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola anggaran dalam proyek makan bergizi gratis. Pemerintah harus:

1. Melakukan evaluasi cost-benefit dan cost-effectiveness secara transparan.
2. Mengurangi biaya administrasi dan birokrasi.
3. Memberdayakan UMKM lokal untuk menekan biaya distribusi.
4. Mengintegrasikan program dengan edukasi gizi dan intervensi kesehatan lain yang lebih efektif.

Dengan pendekatan yang efisien dan berbasis manfaat nyata, proyek makan bergizi gratis dapat kembali pada tujuan awalnya: meningkatkan gizi anak dan remaja secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN