KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PAUD

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan keterampilan sosial anak. Pemerintah desa, sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam memastikan akses pendidikan anak usia dini yang merata. Kewenangan desa dalam penyelenggaraan PAUD tidak hanya memperkuat fungsi pelayanan publik, tetapi juga menjadi wujud nyata desentralisasi pendidikan.

mostbet

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
memberikan kewenangan desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga lain yang sah.

3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
mengatur tata cara pendirian PAUD, termasuk peran pemerintah desa sebagai penyelenggara.

4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
menetapkan standar layanan yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD, termasuk yang dikelola desa.

5. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
menegaskan kewenangan desa dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

C. Kondisi Faktual

1. Banyak desa telah mendirikan PAUD sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat, namun belum semua memiliki izin operasional resmi.
2. Keterbatasan anggaran desa sering menjadi kendala dalam pemenuhan standar sarana, prasarana, dan tenaga pendidik.
3. Sebagian PAUD desa masih bergantung pada swadaya masyarakat dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pendidikan formal.
4. Ada desa yang berhasil menjadikan PAUD sebagai pusat layanan terpadu, menghubungkan pendidikan dengan kesehatan dan gizi anak.
5. Namun, terdapat pula desa yang belum memprioritaskan PAUD dalam perencanaan pembangunan, sehingga akses pendidikan anak usia dini masih terbatas.

D. Analisis Kritis

1. Kewenangan Desa sebagai Peluang:
   UU Desa memberi ruang besar bagi desa untuk berinovasi dalam pendidikan anak usia dini. Hal ini dapat memperkuat akses pendidikan di wilayah terpencil.

2. Kesenjangan Kapasitas:
Tidak semua desa memiliki kapasitas administratif dan finansial untuk menyelenggarakan PAUD sesuai standar nasional.

3. Potensi Tumpang Tindih:
Peran desa dalam PAUD kadang berbenturan dengan kewenangan dinas pendidikan kabupaten/kota, sehingga menimbulkan kebingungan regulasi.

4. Akuntabilitas dan Transparansi:
PAUD desa seringkali belum memiliki tata kelola yang akuntabel, sehingga rawan masalah dalam penggunaan dana desa.

5. Kualitas vs. Kuantitas:
Banyak desa fokus pada pendirian PAUD, tetapi belum memastikan kualitas layanan, terutama terkait kompetensi pendidik dan kurikulum.

E. Rekomendasi Solusif

1. Integrasi Regulasi
Pemerintah pusat perlu menyelaraskan aturan antara UU Desa dan kebijakan pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Pendampingan Teknis
Dinas pendidikan kabupaten/kota harus memberikan pendampingan intensif kepada desa dalam pengelolaan PAUD.

3. Skema Dana Khusus
Alokasi Dana Desa dapat diarahkan secara khusus untuk mendukung PAUD, dengan mekanisme pengawasan yang ketat.

4. Kemitraan Desa-Masyarakat
Desa dapat menggandeng organisasi masyarakat, CSR, dan perguruan tinggi untuk memperkuat layanan PAUD.

5. Peningkatan Kapasitas Guru PAUD
Program pelatihan berkelanjutan bagi pendidik PAUD desa harus menjadi prioritas agar kualitas layanan meningkat.

6. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Desa perlu melibatkan masyarakat dalam evaluasi PAUD agar transparansi dan akuntabilitas terjaga.

F. Kesimpulan

Kewenangan desa dalam penyelenggaraan PAUD merupakan peluang besar untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini. Namun, tantangan berupa keterbatasan kapasitas, regulasi yang belum sinkron, dan masalah akuntabilitas harus segera diatasi. Dengan dukungan regulasi yang jelas, pendampingan teknis, dan kemitraan strategis, PAUD desa dapat menjadi motor penggerak pendidikan inklusif di tingkat lokal.

G. Penutup

Artikel ini menegaskan bahwa kewenangan desa dalam penyelenggaraan PAUD bukan sekadar mandat hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak sejak dini. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar PAUD desa tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN