MUSRENBANGDES RKPD DURKD HANYA ASAL USUL
Ketika melaksanakan Musrenbangdes RKPD, banyak usulan yang bila dicermati hanya sekedar membuat usulan. Sehingga DURK yang dibawa ke Musrenbangcam sekedar asal usul, bukan usul yang asal.
Hal ini terjadi akibat dari:
1. RPJMDes yang tidak diakselerasikan dengan RPJMD.
2. Desa tidak atau belum punya Perdesa tentang Kewenangan Desa.
Kenapa RPJMDes tidak akselaris dengan RPJMD?
Karena Pemkab tidak pernah mensosialisasikan dan mendistribusikan RPJMD nya.
Yang parah lagi bila desa tidak atau belum punya Perdes RPJMDes.
Kenapa desa tidak atau belum punya Perdes Kewenangan Desa?
Karena Pemkab punya Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa, atau sudah punya tapi tidak atau belum mensosialisasikan atau mendistribusikan ke desa.
Yang parah juga, Perbup sudah ada, sudah disosialisasikan, dan sudah didistribusikan ke desa, tapi Pemerintah Desa tidak ngerti cara membuat Perdes tentang Kewenangan Desa.
Sekarang apak yang harus dilakukan dengan realita sebagaimana uraian di atas?
Bagi Pemkab atau Kecamatan:
1. Segera mensosialisasikan dan mendistribusikan RPJMD Kabupatennya.
2. Melakukan pembinaan teknis dalam pembuatan RPJMDes.
3. Membentuk tim evaluasi yang benar-benar menguasai teknik penyusunan RPJMDes.
4. Membuat Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa (bagi yang belum punya), untuk selanjutnya mensosialisasikan dan mendistribusikan ke desa.
Bagi Pemerintah Desa:
1. Membuat RPJMDes (bagi yang tidak atau belum punya).
2. Melakukan akselerasi RPJMDes terhadap RPJMD, untuk selanjutnya dilakukan perubahan dengan Perdes.
3. Mencermati Perbup tentang Kewenangan Desa.
4. Membuat Perdes tentang Kewenangan Desa (bagi yang tidak atau yang belum punya) yang akseleratif dengan Perbup tentang Kewenangan Desa.
Terimakasih. Semoga barokah.
Penulis adalah:
Direktur PusBimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
