Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2)
Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan pemerintahan desa atau Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa mayoritas di seluruh Indonesia selalu karut-marut pelaksanaannya.
Lalu apa saja yang merupakan bagian dari Tata Pemerintahan Desa baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa itu dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Regulasi desa
1.1. Peraturan Desa
1.2. Peraturan Kepala Desa
1.3. Peraturan Bersama Kepala desa
1.4. Keputusan Kepala Desa
2. Regestrasi desa
2.1. Buku-buku regestrasi desa tupoksi Sekretaris Desa
2.2. Buku-buku regestrasi desa tupoksi Kaur tata Usaha dan Umum
2.3. Buku-buku regestrasi desa tupoksi Kaur Perencanaan
2.4. Buku-buku regestrasi desa tupoksi Kaur Keuangan
2.5. Buku-buku regestrasi desa tupoksi Kasi Pemerintahan
2.6. Buku-buku regestrasi desa tupoksi Kasi Kesejahteraan
2.7. Buku-buku regestrasi desa tupoksi Kasi Pelayanan
2.8. Buku-buku regestrasi desa tupoksi Kepala Dusun
2.9. Buku-buku regestrasi desa tupoksi BPD
2.10. Buku-buku regestrasi desa tupoksi LKD
2.11. Buku-buku regestrasi desa tupoksi LKD Lainnya.
3. Dekumen desa
3.1. Dokumen Kegiatan Anggaran (DPA dan DLPA)
3.2. Dokumen Kegiatan Insidentil. (DPA dan DLPA)
3.3. Dokumen Kegiatan Penugasan (DPA dan DLPA)
3.4. Dokumen Kegiatan Sektoral (DPA dan DLPA)
3.5. Dokumen Kegiatan Perbantuan (DPA dan DLPA)
3.6. Dokumen Pembangunan Desa (RTRW Desa, Profil desa, RPJMDes dan RKPDes)
3.7. Dokumen Laporan Kepala Desa [LPPDes (SM, ATA, dan AMJ)]
3.8. Dokumen Memori Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
3.9. Dokumen Laporan BPD [LEK (SM, ATA, dan AMJ)]
3.10. Dokumen Surat Berharga Milik Desa (Sertifikat dan Akta)
3.11. Dokumen SK Aparatur Desa
3.12. Dokumen Perjanjian Desa (kerjasama, jual-beli, sewa, dan hibah) Hak Milik Desa.
4. Administrasi desa
4.1. Arsip Surat Masuk
4.2. Arsip Surat Keluar
4.3. Arsip Surat Pelayanan Masyarakat.
5. Keuangan desa
5.1. Dokumen APBDes
5.2. Dokumen APBDes Perubahan
5.3. Dokumen LRP-APBDes Semester 1 dan 2
5.4. Dokumen LPRP-APBDes ATA, dan AMJ
5.5. Buku Rekening Kas Desa (RKD)
6. Aset Desa
6.1. Tanah Milik Desa
6.2. Bangunan Milik Desa
6.3. Usaha Desa
6.4. Inventaris Desa
7. Institusi desa
7.1. Pemdes.
7.2. BPD
7.3. LKD
7.4. LKD Lainnya Dalam Kewenangan Desa
7.5. Ormas Tingkat Desa (Yayasan, Perkumpulan, LSM)
7.6. Orpol Tingkat Desa
8. Masyarakat/Penduduk desa (SDM)
8.1. Komposisi
8.2. Demografi
8.3. Domisili
8.4. Mobilitas
9. Alam desa (SDA)
9.1. Geografi
9.2. Topografi
9.3. Potensi
10. Niaga Desa
10.1. Bumdes
10.2. Pasar Desa
10.3. Wisata Desa
10.4. Jasa Pelayanan Milik Desa
10.5. Usaha Bersama Supra Desa
10.6. Usaha Bersama Dengan Pihak Ketiga.
11. Kebutuhan Sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan
11.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan
11.2. Penyelenggaraan Pendidikan
11.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan
11.4. Pelayanan Kesehatan
Sekarang bagaimana dengan desa anda ?
Terimakasih. Semoga barokah Aamiin.
Penulis adalah: Direktur PusBimtek Palira. Ketua Umum DPP LKDN.
