BIMBINGAN TEKNIK E-PKK
BAGI KADER PKK PEMERINTAHAN DESA
A. PENDAHULUAN
Pemberdayaan disebut juga dengan istilah pengembangan atau pembangunan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan. Jadi pemberdayaan merupakan upaya untuk memperoleh kekuatan dalam menguatkan diri dari segala bentuk penindasan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membentuk masyarakat menjadi lebih berdaya. Adi dalam Waryana (2016, hlm. 71) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan, sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan sosial, dari, oleh, dan untuk masyarakat secara swadaya. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12 mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Setiap warga masyarakat dalam sebuah lingkungan memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk dirinya dan lingkungannya menjadi lebih baik, tetapi terkadang tidak dapat berkembang karena faktor-faktor tertentu.
Masalah ekonomi merupakan bagian terpenting dari pemberdayaan masyarakat, karena ekonomi dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam upaya pengembangan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat harus searah dengan aturan yang berlaku. Peran ekonomi dalam keluarga merupakan hal yang penting karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Skala prioritas pemberdayaan dimulai dari keluarga dengan memperhatikan faktor kondisi keuangan dan tempat tinggal.
Untuk dapat menunjang usaha pemberdayaan ekonomi di masyarakat dibutuhkan peran organisasi yang dapat mewadahi usaha-usaha tersebut. Organisasi yang dapat mewadahi adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pasal 2 mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.
Dalam era globalisasi saat ini peranan PKK dalam pengembangan masyarakat sangat dibutuhkan, maka organisasi PKK diharapkan dapat mengembangkan sikap dan perilaku, kemandirian, keluarga, dan masyarakat, agar dapat menerima era globalisasi. Sumber daya manusia yang baik dan tangguh merupakan salah satu faktor penting dalam bertahan di era globalisasi.
Dalam melakukan perannya kader PKK mempunyai program-program kerja. Salah satu dari program kerja yang dapat mewadahi pengembangan ekonomi adalah program kerja, yaitu mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Program kerja yang sesuai untuk usaha pemberdayaan masyarakat yaitu program yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Dalam pengelolaan program PKK diperlukan sistem yang dapat memberikan informasi dan data yang cepat, tepat, akurat dan menyeluruh mulai dari tingkat dasa wisma sampai dengan TP PKK Propinsi.
Melihat fenomena diatas, maka kami dari Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PUSBIMTEK PALIRA) akan mengadakan pelatihan bimtek dengan tema “APLIKASI E-PKK UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI PKK DI ERA DIGITAL”.
B. TUJUAN
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kepada para Kader PKK dalam hal sebagai berikut:
1. Tata Kelola Pemerintahan desa
2. Literasi Digital
3. Pengenalan dan Praktek E-PKK
C. OUTPUT
Output dari Bimbingan Teknik ini antara lain laporan dan info grafis sebagai berikut:
1. Peserta memahami dan mampu menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa
2. rekapitulasi data ibu melahirkan/nifas/hamil
3. rekapitulasi kematian ibu melahirkan/bayi/balita
4. rekapitulasi data keluarga per dasawisma berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.
5. rekapitulasi KK per datawisma
6. data anggota PKK perdesa
7. data jumlah desa dan keluarga
D. METODOLOGI BIMBINGAN TEKNIK
Keberhasilan Pelaksanaan Bimbingan Teknik sangat ditentukan oleh proses Bimbingan Teknik yang diselenggarakan, sehingga proses tersebut harus diformulasikan dalam bentuk yang dianggap mampu untuk mencapai tujuan.
1. Metode Ceramah: Pemberian materi-materi yang sifat praktis dan riil melalui Pemateri/Pelatih/Instruktur.
2. Case Method: Memberikan latihan untuk memahami setiap masalah dan mencari solusi untuk setiap masalah.
3. Tanya Jawab: Partisipasi peserta untuk memberikan question dengan ulasan-ulasan atas masalah yang dihadapai selama mereka bertugas.
4. Simulasi: Memberikan Pola tertentu untuk memahami persoalan-persoalan dan bagaimana menyelesaikannya
E. TARGET PESERTA
Para Pelaksana tata kelola desa dan digitalpreneur ini adalah para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Anggota BPD, pengurus LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT dan RW.
F. NARASUMBER
Pemateri dalam kegiatan ini adalah para Tenaga Ahli Tata Kelola Desa dari Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara dan Tim Bantudesa.
G. WAKTU
Bimtek akan dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:
1. Hari/tanggal disesuaikan.
2. Waktu: 08:30 s/d Selesai.
H. PAKET BIMTEK
1. BIMTEK OFLINE / TATAP MUKA TIPE A
a. Lokasi di Hotel Berbintang kota daerah setempat.
b. Durasi 3 malam 4 hari.
c. Biaya Rp. 5.000.000
d. Fasilitas: Bimtek Kit, Tas, Baju atau Kaos Uniform Palira, Materi, Sertifikat
2. BIMTEK OFLINE / TATAP MUKA TIPE B
a. Lokasi di Aula / Pendopo (tanpa sewa)
b. Durasi 3 hari.
c. Biaya Rp. 2.500.000
d. Fasilitas: Kaos Uniform Palira, Materi, Sertifikat
I. LEMBAGA PELAKSANA
Kegiatan dilaksanakan oleh Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek Palira).
J. JADWAL KEGIATAN
Jadwal Bimtek sebagaimana terlampir.
K. PENUTUP
Demikian proposal ini kami buat sebagai panduan bagi Pusbimtek Palira dan Pemerintah Desa dan atau Pemerintahan Kabupaten dalam melaksanakan kerjasama peningkatan kapasitas Pemdes dan masyarakat Desa. Beberapa aspek teknis dan aspek lokalitas Desa yang memerlukan mungkin perlu disesuaikan dan olehnya kami terbuka untuk penyesuaian atas pengajuan tertulis Pemdes atau Pemkab berkenaan.
Kami memiliki menejer perwakilan pada beberapa daerah terlampir yang dapat diminta informasi lebih lanjut apabila Pemdes atau Pemkab memerlukan.
EKSTRA
Bimbingan berkelanjuta melalui Grup WhatsApp.
Terimakasih. Semoga barokah.
Penulis adalah:
Direktur PusBimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
