PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN OLEH KETUA PENGURUS KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA KEPALA DESA Analisis Pasal 5 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 5 – Prosedur Permohonan […]
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 4 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Ini mengenai Pasal 4 yang mengatur tentang Dukungan Pengembalian Pinjaman
DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH DESA KEPADA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 4 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 4 – Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP
DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH DESA KEPADA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Read More »
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 3 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah mengenai Pasal 3 yang menetapkan sejumlah kewajiban Kepala
KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 3 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Pasal ini menegaskan bahwa Kepala
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (3) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut Mengenai Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi:
KETENTUAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Analisis Pasal 2 Ayat (3) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Ayat ini menitikberatkan pada prinsip legalitas dan keterikatan pelaksanaan musyawarah
KETENTUAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Read More »
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (2) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian mengenai Pasal 2 Ayat (2)
MEKANISME PERSETUJUAN BERDASARKAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH DESA KHUSUS Analisis Pasal 2 Ayat (2) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Ayat ini menandaskan bahwa persetujuan pembiayaan yang diberikan oleh Kepala
MEKANISME PERSETUJUAN BERDASARKAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH DESA KHUSUS Read More »
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (1) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Mengenai Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
WEWENANG KEPALA DESA MEMBERIKAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN PINJAMAN Analisis Pasal 2 Ayat (1) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* 1. Makna Yuridis Ayat (1) Ayat ini menegaskan bahwa Kepala
WEWENANG KEPALA DESA MEMBERIKAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN PINJAMAN Read More »
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur prinsip-prinsip koperasi sebagai badan
PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 2 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 hadir sebagai regulasi krusial dalam kerangka
PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Read More »
PENOMORAN SURAT DI PEMERINTAH DESA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai penomoran surat di Pemerintah Desa, berdasarkan praktik administrasi dan regulasi yang berlaku seperti Permendagri Nomor 83 Tahun
PENOMORAN SURAT DI PEMERINTAH DESA Read More »
ANATOMI SURAT Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai anatomi surat, yang sangat penting untuk memahami struktur, fungsi, dan penyusunan surat resmi maupun dinas dalam konteks pendidikan, organisasi, dan
SURAT PERJANJIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat perjanjian, yang sangat penting dalam konteks kerja sama kelembagaan, pelaksanaan kegiatan komunitas seni, dan penguatan komitmen antar pihak secara
SURAT PERMOHONAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat permohonan, yang sangat berguna dalam konteks kelembagaan, komunitas seni, dan kegiatan pelatihan atau kerja sama antar pihak: A. Pengertian
SURAT TEGURAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat teguran, yang sangat penting dalam konteks pembinaan etika, disiplin kerja, dan pengelolaan komunitas seni atau organisasi berbasis partisipasi: A.
SURAT PERINGATAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat peringatan, yang sangat penting dalam konteks kelembagaan, pengelolaan organisasi, dan pembinaan etika kerja atau partisipasi dalam kegiatan komunitas seni
SURAT UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat undangan, yang sangat penting dalam konteks pelatihan, kegiatan komunitas seni, dan komunikasi kelembagaan yang menghargai partisipasi dan etika formal:
SURAT PANGGILAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat panggilan, yang sangat berguna dalam konteks kelembagaan, pelatihan komunitas, atau pengelolaan kegiatan seni dan budaya yang membutuhkan kehadiran atau
SURAT TUGAS Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat tugas, yang sangat relevan dalam konteks pelatihan fasilitator, pengelolaan kegiatan komunitas seni, dan dokumentasi penugasan formal: A. Pengertian Surat
SURAT PERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat perintah, yang sangat penting dalam konteks kelembagaan, pelatihan, dan pengelolaan kegiatan komunitas seni atau budaya yang terstruktur: A. Pengertian
SURAT PERNYATAAN Oleh: NUR ROZUQI* Ini adalah uraian lengkap mengenai surat pernyataan, yang sangat berguna dalam konteks pelatihan fasilitator, dokumentasi kegiatan komunitas, maupun penguatan etika dan komitmen dalam program seni
SURAT KETERANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Beginilah uraian lengkap mengenai surat keterangan, yang sangat relevan dalam konteks administrasi komunitas, pelatihan fasilitator, atau dokumentasi kegiatan seni dan budaya: A. Pengertian Surat Keterangan
SURAT PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat pribadi, yang bisa menjadi bahan refleksi menarik dalam pelatihan seni menulis, storytelling, atau komunikasi antarindividu dalam konteks budaya dan
SURAT RESMI Oleh: NUR ROZUQI* Ini adalah uraian lengkap mengenai surat resmi, yang bisa menjadi dasar penting dalam pelatihan komunikasi formal, administrasi kelembagaan, maupun kegiatan komunitas yang membutuhkan dokumentasi tertulis:
SURAT DINAS Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat dinas, yang bisa sangat berguna dalam pelatihan, fasilitator, atau kegiatan komunitas yang melibatkan komunikasi resmi: A. Pengertian Surat Dinas
KONSEKUENSI HUKUM JIKA PERDES PENYERTAAN MODAL TIDAK DIDAHULUI ANALISIS USAHA Oleh: NUR ROZUQI* Menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang penyertaan modal tanpa terlebih dahulu melakukan analisis usaha merupakan bentuk kelalaian dalam
KONSEKUENSI HUKUM JIKA PERDES PENYERTAAN MODAL TIDAK DIDAHULUI ANALISIS USAHA Read More »
KONSEKUENSI HUKUM PENYERTAAN MODAL TANPA PERDES Oleh: NUR ROZUQI* Penyertaan modal desa ke BUMDes tanpa terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) merupakan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola keuangan desa yang
KONSEKUENSI HUKUM PENYERTAAN MODAL TANPA PERDES Read More »
