CALON KEPALA DESA PENGGUNA IJAZAH PALSU

Oleh: NUR ROZUQI*

Calon kepala desa yang menggunakan ijazah palsu merupakan pelanggaran serius baik secara administratif maupun pidana. Berikut ini uraian lengkap mengenai aspek hukum dan dampaknya:

1. Aspek Hukum Penggunaan Ijazah Palsu

a. Pasal yang Dilanggar:
Penggunaan ijazah palsu termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP:
1) Ayat (1): Membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak atau kerugian.
2) Ayat (2): Menggunakan surat palsu seolah-olah asli, jika menimbulkan kerugian.
3) Ancaman hukuman: penjara maksimal 6 tahun.

b. UU Desa:
1) Pasal 41 UU Desa:
Kepala desa yang menjadi terdakwa atas tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota.

2) Pasal 43 UU Desa:
Jika terbukti bersalah dan menjadi terpidana, kepala desa dapat diberhentikan secara permanen.

2. Dampak Administratif dan Politik

a. Cacat Administrasi:
Penggunaan ijazah palsu menyebabkan cacat hukum dalam proses pencalonan dan pelantikan.

b. Kerugian Materil dan Imateril:
Termasuk biaya pemilihan ulang, rusaknya kepercayaan publik, dan potensi konflik sosial.

c. Pemilihan Ulang:
Dalam kasus Abdul Farmansyah (Kades Baampah), pemalsuan ijazah menyebabkan Pilkades harus diulang.

3. Langkah Pencegahan dan Validasi

a. Verifikasi Ijazah:
Panitia Pilkades wajib melakukan validasi keaslian ijazah melalui Dinas Pendidikan atau lembaga resmi.

b. Sanksi Tegas:
Bupati/Walikota harus segera menindak jika ada indikasi pemalsuan, termasuk pemberhentian sementara atau tetap.

c. Pendidikan Etika dan Integritas:
Calon kepala desa perlu dibekali pemahaman tentang etika jabatan dan konsekuensi hukum.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN