Koperasi

WEWENANG KEPALA DESA MEMBERIKAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN PINJAMAN Analisis Pasal 2 Ayat (1) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* […]

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI*

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 2 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Permendesa

KETENTUAN PENUTUP Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai

KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN REGULASI PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

KETENTUAN PERALIHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

PRINSIP PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

BENTUK BIMBINGAN DAN KEMUDAHAN PEMERINTAH KEPADA KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMASYARAKATAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun