DAMPAK IJAZAH PALSU KADES TERHADAP TATA KELOLA DESA

Oleh: NUR ROZUQI*

Penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa tidak hanya merupakan pelanggaran pidana, tetapi juga berdampak serius terhadap tata kelola pemerintahan desa. Berikut adalah uraian lengkap mengenai dampak hukumnya:

1. Cacat Legitimasi Pemerintahan Desa

a. Kepala desa adalah unsur utama penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 angka 3 UU Desa).
b. Jika jabatan diperoleh dengan dokumen palsu, maka seluruh keputusan, kebijakan, dan pengangkatan perangkat desa berpotensi cacat hukum.
c. Ini bisa menjadi dasar gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), seperti dalam kasus Kades Padangdangan, Sumenep.

2. Gangguan Administrasi dan Keuangan Desa

a. Kepala desa yang berstatus terdakwa atau terpidana tidak bisa menandatangani dokumen resmi, termasuk pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
b. Hal ini menyebabkan stagnasi program pembangunan dan pelayanan publik.

3. Penurunan Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat

a. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa.
b. Partisipasi dalam musyawarah desa, pengawasan, dan program pemberdayaan menurun drastis.
c. Potensi konflik horizontal meningkat, terutama jika kepala desa tetap dipertahankan.

4. Ancaman Pidana dan Pemberhentian

Kepala desa yang menggunakan ijazah palsu dapat dikenai:
a. Pasal 263 KUHP: Penjara maksimal 6 tahun.
b. Pasal 41 UU Desa: Diberhentikan sementara jika menjadi terdakwa dengan ancaman ≥ 5 tahun.
c. Pasal 43 UU Desa: Diberhentikan permanen jika sudah inkrah sebagai terpidana.

5. Efek Sistemik terhadap Seleksi dan Pengawasan

a. Kasus ini menunjukkan lemahnya verifikasi dokumen oleh panitia Pilkades dan Dinas PMD.
b. Mendorong perlunya:
1) SOP verifikasi ijazah
2) Audit independen
3) Digitalisasi dokumen pencalonan

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN