HAK RAPAT ANGGOTA ATAS KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI

Oleh: NUR ROZUQI*

Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 25
Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Telaah:
Apabila kita cermati data atau diskripsi frasa tersebut di atas dengan pendekatan korelatif dan integratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendekatan kebahasaannya, maka dapat diuraikan telaah sebagai berikut:

Berikut penjelasan mengenai Pasal 25: Hak Rapat Anggota atas Keterangan dan Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

Substansi Pasal 25
Rapat Anggota memiliki hak penuh untuk meminta:
1. Keterangan dari Pengurus dan Pengawas.
2. Pertanggungjawaban atas pengelolaan koperasi.

Artinya, Rapat Anggota bukan hanya forum pengambilan keputusan, tetapi juga alat kontrol dan evaluasi terhadap kinerja pengurus dan pengawas.

Tujuan dan Implikasi
1. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
2. Mendorong pengurus dan pengawas untuk:
a. Menjalankan tugas secara profesional dan sesuai Anggaran Dasar.
b. Menyampaikan laporan secara terbuka dan jujur.
3. Memberikan ruang bagi anggota untuk:
a. Menilai efektivitas manajemen koperasi.
b. Menyampaikan kritik, saran, atau rekomendasi perbaikan.

Praktik di Lapangan
Dalam pelaksanaan Rapat Anggota, hak ini biasanya diwujudkan melalui:
1. Penyampaian laporan tahunan oleh pengurus dan pengawas.
2. Sesi tanya jawab dan diskusi terbuka.
3. Pengesahan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk persetujuan atau penolakan atas kinerja.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN