KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 3 Permendesa Nomor 10 […]
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (3) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh:
KETENTUAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Analisis Pasal 2 Ayat (3) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI*
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (2) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh:
MEKANISME PERSETUJUAN BERDASARKAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH DESA KHUSUS Analisis Pasal 2 Ayat (2) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI*
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (1) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh:
WEWENANG KEPALA DESA MEMBERIKAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN PINJAMAN Analisis Pasal 2 Ayat (1) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI*
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI*
PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 2 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Permendesa
PENOMORAN SURAT DI PEMERINTAH DESA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai penomoran surat di Pemerintah Desa, berdasarkan praktik
