PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI

Oleh: NUR ROZUQI*

Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 51
Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Telaah:
Apabila kita cermati data atau diskripsi frasa tersebut di atas dengan pendekatan korelatif dan integratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendekatan kebahasaannya, maka dapat diuraikan telaah sebagai berikut:

Berikut penjelasan mengenai Pasal 51: Penyelesaian Pembubaran Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

Substansi Pasal 51
1. Setelah koperasi dinyatakan dibubarkan, baik melalui keputusan Rapat Anggota maupun Pemerintah, maka harus dilakukan proses penyelesaian pembubaran, yang disebut sebagai penyelesaian.
2. Tujuan utama penyelesaian adalah untuk:
a. Melindungi hak kreditor yang memiliki piutang terhadap koperasi.
b. Menjamin hak anggota koperasi, terutama terkait sisa aset dan kewajiban koperasi.

`enyelesaian adalah tahapan penting untuk memastikan bahwa pembubaran koperasi dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai hukum.

Implikasi Praktis
1. Dalam proses penyelesaian, akan ditunjuk penyelesai (likuidator) yang bertugas:
a. Menginventarisasi dan menjual aset koperasi.
b. Membayar utang kepada kreditor sesuai urutan prioritas.
c. Menyelesaikan hak anggota atas sisa hasil likuidasi.
d. Menyusun laporan akhir dan menyampaikannya kepada Pemerintah serta Rapat Anggota.
2. Proses ini harus mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal berikutnya (Pasal 52 dan seterusnya), serta peraturan pelaksana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN