Harus, dengan memperhatikan kemampuan APBDes terutama dari sumber PADes.
BPD harus menyusun RKJM BPD dan RKT BPD.
contoh SK hanya diberikan kepada peserta bimtek yang diselenggarakan oleh Pusbimtek Palira
berdasarka kontrak kerjasama dengan desa atau wilayahnya.
coba baca Permendagri Nomor 65 Tahun 2017
Bisa iya, bisa tidak. coba anda cermati dengan pendekatan hukum sebab akibat dan baca UU Tipikor terkait pasal memanfaatkan jabatan.
dibebankan pada APBDes
harus pakai Permendagri
kembali kepada kewenangannya, bahwa tata kelola desa itu menjadi kewenangan Kemendagri.
Coba baca Permendagri Nomor 84 Tahun 2015
