DESA SEBAGAI PERUMUS DAN PELAKSANA KEBIJAKAN
Pilar Kedaulatan dalam Pembangunan Partisipatif
Oleh: NUR ROZUQI*
Gerakan Desa Merdeka menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak dapat berlangsung tanpa kedaulatan desa dalam menentukan arah dan strategi pembangunannya sendiri. Dalam kerangka ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana kebijakan dari atas, melainkan sebagai perumus dan pelaksana utama kebijakan yang lahir dari aspirasi warganya. Prinsip ini menjadi inti dari pembangunan partisipatif yang berkeadilan, kontekstual, dan berkelanjutan.
A. Pengertian Dasar: Kedaulatan Kebijakan di Tangan Desa
Menempatkan desa sebagai perumus dan pelaksana kebijakan berarti:
1. Desa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal
2. Kebijakan desa lahir dari musyawarah warga, bukan sekadar instruksi dari pemerintah pusat atau daerah
3. Pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana kehendak kolektif masyarakat, bukan sebagai administrator program eksternal
Dengan demikian, pembangunan desa menjadi proses yang hidup, reflektif, dan berakar pada realitas komunitas.
B. Landasan Hukum: Dasar Legal Kedaulatan Desa
Prinsip ini memiliki legitimasi kuat dalam kerangka hukum nasional:
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa hak asal-usul dan kewenangan lokal
2. Desa berwenang menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berdasarkan musyawarah warga
3. Forum seperti Musyawarah Desa (MusDes) dan MusrenbangDes menjadi ruang deliberatif utama dalam perumusan kebijakan
Landasan ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar pelaksana, tetapi pemilik sah proses pembangunan.
C. Proses Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Desa
Penerapan prinsip ini membutuhkan mekanisme yang sistematis dan partisipatif. Berikut tahapan utamanya:
1. Identifikasi Aspirasi dan Kebutuhan Warga
1) Dilakukan melalui Musyawarah Dusun, survei, dan forum warga
2) Warga menyampaikan masalah, harapan, dan gagasan pembangunan secara terbuka
2. Musyawarah Desa (MusDes) dan MusrenbangDes
1) Forum deliberatif untuk menyusun prioritas pembangunan
2) Melibatkan semua elemen masyarakat: tokoh adat, pemuda, perempuan, kelompok rentan
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan
1) RPJMDes (visi pembangunan 8 tahun), RKPDes (rencana tahunan), dan APBDes (anggaran)
2) Disusun oleh tim desa berdasarkan hasil musyawarah dan analisis kebutuhan
4. Pelaksanaan Program
1) Pemerintah desa melaksanakan program sesuai rencana yang telah disepakati
2) Warga dilibatkan dalam pelaksanaan melalui gotong royong, pengawasan, dan evaluasi
5. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
1) Warga ikut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program
2) Dilakukan melalui forum evaluasi tahunan dan laporan pertanggungjawaban publik
Proses ini memastikan bahwa kebijakan desa tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif.
D. Manfaat Strategis: Dampak Positif Kedaulatan Kebijakan Desa
1. Kualitas Kebijakan, dampak positifnya Lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata
2. Partisipasi Warga, dampak positifnya Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab
3. Transparansi, dampak positifnya Mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas
4. Kemandirian Desa, dampak positifnya Mengurangi ketergantungan pada proyek eksternal
Dengan kedaulatan kebijakan, desa menjadi lebih adaptif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan lokal.
E. Tantangan dan Solusi: Membangun Kapasitas Kolektif
1. Rendahnya literasi kebijakan, solusinya Pendidikan warga dan pelatihan aparatur desa
2. Dominasi elite lokal, solusinya Musyawarah inklusif dan fasilitasi netral oleh pihak ketiga independen
3. Minimnya dokumentasi, solusinya Penguatan sistem informasi desa dan pelaporan terbuka
Tantangan ini bukan alasan untuk mundur, melainkan panggilan untuk memperkuat kapasitas kolektif desa melalui pendidikan, pendampingan, dan solidaritas antar komunitas.
Menjadikan desa sebagai perumus dan pelaksana kebijakan bukan hanya soal teknis pemerintahan, tetapi soal keadilan dan demokrasi lokal. Gerakan Desa Merdeka mengajak kita untuk membangun desa dari dalam—dengan warga sebagai penggagas, bukan sekadar pelaksana.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
