Alur Penerbitan Peraturan Desa

Alur Penerbitan Peraturan Desa

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut :

I. Perencanaan.

1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa

2. Masukan dari masyarakat

II. Penyusunan (BPD/Kades)

1. Oleh Kepala Desa

a. Konsultasi dengan masyarakat
b. Tindak lanjut
c. Disampaikan kepada BPD

2. Diusulkan oleh BPD

Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

III. Pembahasan

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal raperdes sama, didahulukan raperdes usulan BPD, raperdes usulan Kades sebagai sandingan.

Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Raperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Raperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Dalam hal Kepala Desa tidak menyepakati, raperdes tetap wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

IV. Penetapan

(1) Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani, raperdes tetap wajib diundangkan ole Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

V. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan raperdes, penyusunan raperdes, pembahasan raperdes hingga pengundangan Perdes

Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

VI. Evaluasi

Raperdes konsultatif, diantaranya tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades dan BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya raperdes.

Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Kepala Desa memperbaiki raperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki raperdes.

VII. Klarifikasi

Hasil koreksi dan tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat disampaikan kepada Kepala Desa

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa:

1. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terimakasih. Semoga barokah. Aamiin..

Penulis adalah:
Direktur PusBimtek Palira.
Ketua Umum DPP LKDN

Bagikan manfaat >>

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Bimtek Palira Perlu bantuan ? Offline
Bimtek Palira Mohon informasi tentang bimtek :