Tata Kelola Desa

CALON KEPALA DESA TUNGGAL SEMENTARA PERATURAN PEMERINTAH YANG DIMANDATKAN BELUM DITERBITKAN Oleh: Nur Rozuqi* Dalam situasi calon Kepala Desa tunggal sementara Peraturan Pemerintah (PP) yang dimandatkan oleh Pasal 34A ayat […]

NORMA DELEGATIVE PASAL 34A AYAT (5) UU NO. 3 TH. 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Ayat (5) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa

PASAL 34A AYAT (4) UU NO. 3 TH. 2024 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi: “Dalam hal perpanjangan kembali

KETENTUAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN LEGISLATIF BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 121A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan

BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 87A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pasal

KETENTUAN PERALIHAN YANG MENJEMBATANI ANTARA ATURAN LAMA DAN ATURAN BARU BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara komprehensif

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara sistematis

TUJUAN, TAHAPAN, DAN NILAI-NILAI UTAMA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

PRIORITAS PENGGUNAAN BELANJA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara

PRINSIP PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 72A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

SUMBER PENDAPATAN DESA, ALOKASI FISKAL, DAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

HAK DAN KEWAJIBAN DESA SEBAGAI ENTITAS PEMERINTAHAN LOKAL Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

HAK-HAK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara

PENATALAKSANAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 53A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pasal strategis

HAK-HAK PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan hak-hak perangkat

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara

MASA JABATAN DAN BATAS PERIODE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI JUMLAH CALON TIDAK MENCUKUPI BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan persyaratan

KEWAJIBAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

KEWAJIBAN PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

HAK-HAK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

TUGAS POKOK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

HAK DESA DALAM KONTEKS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 5A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

TUJUAN PENGATURAN DESA MENURUT PASAL 4 UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan prinsip dasar penyelenggaraan