PASAL-PASAL TERKAIT UJARAN KEBENCIAN DAN EKSPRESI YANG TELAH DIBATALKAN
PASAL-PASAL TERKAIT UJARAN KEBENCIAN DAN EKSPRESI YANG TELAH DIBATALKAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah pasal-pasal terkait ujaran kebencian dan ekspresi […]
Tata Kelola Regulasi Desa
Tata Kelola Regulasi Desa
UJARAN KEBENCIAN MENURUT HUKUM INDONESIA
UJARAN KEBENCIAN MENURUT HUKUM INDONESIA Oleh: NUR ROZUQI* Begini adalah uraian hukum yang jelas dan lengkap mengenai pernyataan di media
PENUNDAAN INI TEIDAK TERMASUK PENGISIAN ANGGOTA PAW BPD
PENUNDAAN INI TEIDAK TERMASUK PENGISIAN ANGGOTA PAW BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf a, b, c, Dan d
LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024
LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi*
KERUGIAN MASYARAKAT JIKA SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 TETAP DIPAKSAKAN
KERUGIAN MASYARAKAT JIKA SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 TETAP DIPAKSAKAN Oleh: Nur Rozuqi* Jika Surat Edaran Kemendagri
SOLUSI KONSTITUSIONAL DAN KELEMBAGAAN ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024
SOLUSI KONSTITUSIONAL DAN KELEMBAGAAN ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Solusi terhadap Surat Edaran
KONSEKUENSI HUKUM DAN TATA NEGARA ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024
KONSEKUENSI HUKUM DAN TATA NEGARA ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Jika deskripsi dalam
POIN-POIN DALAM SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
POIN-POIN DALAM SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Berikut
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Analisis Atas
PERUBAHAN RPJMDes DAN PENYUSUNAN RKPDes SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEANGGOTAAN BPD
PERUBAHAN RPJMDes DAN PENYUSUNAN RKPDes SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana