Tata Kelola Keuangan Desa

PENGGUNAAN SILPA DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes harus mengikuti prosedur yang legal, […]

SILPA DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* beginilah penjelasan lengkap mengenai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam konteks APBDes (Anggaran Pendapatan

KONSEKUENSI HUKUM APABILA TANAH BENGKOK MASIH DIKUASAI SECARA PRIBADI OLEH KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* Konsekuensi hukum

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH ATAS PELAKSANAAN INSTRUKSI MENDAGRI NO. 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Pemerintah daerah memiliki

IMPLEMENTASI INSTRUKSI MENDAGRI NO. 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Implementasi Instruksi Mendagri No. 26 Tahun 1992 di tingkat desa

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang

TANAH BENGKOK SEBAGAI ASET MILIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* Status tanah bengkok saat ini tetap diakui sebagai aset milik desa,

TANAH KAS DESA Oleh: NUR ROZUQI* Konsekuensi hukum apabila tanah kas desa disertifikatkan atas nama pribadi aparatur desa sangat serius

PEMERINTAH DESA DAN CAMAT KONGKALIKONG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Manakala pemerintah desa dan

PEMERINTAH DESA DAN PENDAMPING KONGKALIKONG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Apabila pemerintah desa dan