Tata Kelola Keuangan Desa

DANA DESA DAPAT MENJADI LADANG BARU BAGI PRAKTIK KORUPSI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana Desa yang digulirkan pemerintah sejak 2015 menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa. Tujuannya […]

LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, salah satunya

PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan regulasi penting yang mengatur tata kelola

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 hadir sebagai aturan teknis untuk memperjelas mekanisme akuntabilitas pemerintahan desa,

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa merupakan regulasi teknis yang mengatur tata

LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak penting dalam pengaturan tata kelola pemerintahan desa

HAK BPD ATAS RAB (Kritik terhadap Pembohongan Publik) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga representasi masyarakat desa yang memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati

KEUANGAN DESA YANG DIKELOLA SENDIRI OLEH KEPALA DESA (Bukti Carut-Marutnya Tata Kelola Keuangan Desa) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Keuangan desa merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

KALAU DESA TATA KELOLANYA BAGUS, MAKA SILTAP TIDAK AKAN TELAT TIAP BULAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Isu keterlambatan pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa) sering menjadi

KALAU DESA MANDIRI, KENAPA MASIH NGOTOT BANTUAN DANA DESA? Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pertanyaan ini mencerminkan paradoks yang sering muncul dalam wacana pembangunan desa. Di satu sisi, desa dituntut

LARANGAN PENGENAAN PAJAK ATAS SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Siltap

LARANGAN PEMOTONGAN SILTAP UNTUK PELUNASAN TUGAS PEMUNGUTAN PBB Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kepala Desa dan perangkat desa memiliki hak atas penghasilan tetap (siltap) yang dijamin oleh undang-undang. Hak tersebut

PENGURANGAN DAU/ADD DAN IMPLIKASI TERHADAP SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa merupakan hak yang dijamin oleh regulasi

PEMBAYARAN SILTAP BULANAN DAN IMPLIKASI HUKUM ATAS BUNGA DANA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6

NOMINAL SILTAP DALAM PASAL 81 PP 11/2019 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan aparatur desa.

PENGUASAAN TANAH BENGKOK OLEH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok, merupakan aset desa yang harus dikelola untuk kepentingan bersama dan

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK OLEH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok, merupakan aset desa yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan

SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kepala Desa dan perangkat desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Untuk mendukung profesionalisme dan

HAK GUGATAN ATAS PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa merupakan hak yang dijamin oleh regulasi nasional.

HAK GUGATAN ATAS PENGURANGAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa merupakan hak yang dijamin oleh regulasi nasional.

HAK PERSONAL SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dalam sistem pemerintahan, penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa serta perangkat desa merupakan hak personal yang dijamin oleh

WAKTU PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa merupakan hak yang dijamin oleh regulasi. Aturan menyebutkan bahwa

NOMINAL SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa merupakan hak yang dijamin oleh regulasi nasional. Aturan ini menegaskan

PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penghasilan tetap (siltap) bagi Kepala Desa dan perangkat desa merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keberlangsungan tata

BESARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Siltap (Penghasilan Tetap) bagi Kepala Desa dan perangkat desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung profesionalisme dan