Koperasi

PEMAKSAAN KONTRIBUSI TERHADAP PENERIMA MANFAAT PKH OLEH PEMDES DAN PENGURUS KOPERASI DESA Oleh: NUR ROZUQI* Begini adalah uraian hukum, etika, dan prinsip tata kelola yang jelas dan lengkap mengenai praktik […]

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 9 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Mengenai Pasal 9 yang mengatur kewajiban KDMP untuk menyusun dan

KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA KEPALA DESA TERKAIT KEGIATAN USAHA YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN Analisis Pasal 9 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 8 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian mengenai Pasal 8 yang mengatur peran Menteri

PERAN MENTERI DESA, PDTT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PROSES PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH OLEH KEPALA DESA Analisis Pasal 8 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI*

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 7 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Begini mengenai Pasal 7 yang mengatur tentang pemberian imbal jasa

IMBAL JASA DARI KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA PEMERINTAH DESA Analisis Pasal 7 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 7 – Imbal Jasa KDMP kepada Pemerintah

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 6 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut mengenai Pasal 6 yang mengatur mekanisme persetujuan pinjaman KDMP

MEKANISME PERSETUJUAN PINJAMAN DAN DUKUNGAN DANA DESA UNTUK KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 6 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 6 – Mekanisme Persetujuan Pinjaman

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 5 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap, jelas, dan rinci mengenai Pasal 5

PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN OLEH KETUA PENGURUS KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA KEPALA DESA Analisis Pasal 5 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 5 – Prosedur Permohonan

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 4 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Ini mengenai Pasal 4 yang mengatur tentang Dukungan Pengembalian Pinjaman

DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH DESA KEPADA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 4 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 4 – Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 3 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah mengenai Pasal 3 yang menetapkan sejumlah kewajiban Kepala

KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 3 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Pasal ini menegaskan bahwa Kepala

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (3) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut Mengenai Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi:

KETENTUAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Analisis Pasal 2 Ayat (3) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Ayat ini menitikberatkan pada prinsip legalitas dan keterikatan pelaksanaan musyawarah

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (2) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian mengenai Pasal 2 Ayat (2)

MEKANISME PERSETUJUAN BERDASARKAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH DESA KHUSUS Analisis Pasal 2 Ayat (2) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Ayat ini menandaskan bahwa persetujuan pembiayaan yang diberikan oleh Kepala

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 AYAT (1) PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Mengenai Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa

WEWENANG KEPALA DESA MEMBERIKAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN PINJAMAN Analisis Pasal 2 Ayat (1) Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* 1. Makna Yuridis Ayat (1) Ayat ini menegaskan bahwa Kepala

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 2 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur prinsip-prinsip koperasi sebagai badan

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 2 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 hadir sebagai regulasi krusial dalam kerangka

KETENTUAN PENUTUP Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 67 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN REGULASI PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 66 (1) Dengan berlakunya

KETENTUAN PERALIHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 65 Koperasi yang telah

PRINSIP PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 64 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 63 (1) Dalam rangka pemberian

BENTUK BIMBINGAN DAN KEMUDAHAN PEMERINTAH KEPADA KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 62 Dalam rangka

PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMASYARAKATAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 61 Dalam