Koperasi

PENUNJUKAN PERANGKAT DESA SECARA EX OFFICIO SEBAGAI PENGURUS KOPERASI MERAH PUTIH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi. Prinsip utama koperasi menempatkan […]

PENUNJUKAN LURAH/KETUA LMK SECARA EX OFFICIO SEBAGAI PEMERIKSA KOPERASI MERAH PUTIH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi, dengan prinsip bahwa pengelolaan

PENUNJUKAN KEPALA DESA/KETUA BPD SECARA EX OFFICIO SEBAGAI PEMERIKSA KOPERASI MERAH PUTIH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi, dengan prinsip utama

KEWAJIBAN ASN, TNI, DAN POLRI MENJADI ANGGOTA KOPERASI MERAH PUTIH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi, dengan prinsip sukarela sebagai salah

PENDIRIAN BANGUNAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH TANPA KETERLIBATAN PENUH ANGGOTA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi. Prinsip utama koperasi menempatkan rapat

PENDIRIAN BANGUNAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH TANPA MUSYAWARAH ANGGOTA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi. Prinsip utama koperasi menempatkan rapat anggota

PEMANFAATAN ASET KELURAHAN TANAH UNTUK BANGUNAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN DALIH PINJAM PAKAI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Aset kelurahan, termasuk tanah, merupakan bagian dari barang milik daerah yang

PEMANFAATAN ASET DAERAH TANAH UNTUK BANGUNAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH TANPA PERJANJIAN SEWA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Aset daerah, termasuk tanah milik pemerintah daerah, merupakan sumber daya publik yang

PEMANFAATAN ASET DAERAH TANAH UNTUK BANGUNAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH TANPA PERATURAN BUPATI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Aset daerah, termasuk tanah milik pemerintah daerah, merupakan sumber daya strategis yang

PENGGUNAAN APBD UNTUK JAMINAN PINJAMAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

PENYUSUNAN AD/ART KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH MELALUI MUSYAWARAH KELURAHAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi, dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH MELALUI MUSYAWARAH KELURAHAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam

PENDIRIAN BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA KETERLIBATAN PENUH ANGGOTA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi. Prinsip utama koperasi menempatkan rapat

PENDIRIAN BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA MUSYAWARAH ANGGOTA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi. Prinsip utama koperasi adalah pengambilan keputusan

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DENGAN DALIH PINJAM PAKAI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa merupakan aset strategis yang dimiliki desa dan berfungsi

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA PERJANJIAN SEWA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa merupakan salah satu aset penting yang dimiliki desa dan

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA IZIN GUBERNUR Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa merupakan aset strategis yang dimiliki desa dan berfungsi sebagai

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA PERATURAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Aset desa, termasuk tanah kas desa, merupakan sumber daya strategis yang harus

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA MUSYAWARAH DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki desa dan

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK JAMINAN PINJAMAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada

PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI DESA MERAH PUTIH MELALUI MUSYAWARAH DESA YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi sebagai badan hukum memiliki kedudukan

PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH MELALUI MUSYAWARAH DESA YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

PEMAKSAAN KONTRIBUSI TERHADAP PENERIMA MANFAAT PKH OLEH PEMDES DAN PENGURUS KOPERASI DESA Oleh: NUR ROZUQI* Begini adalah uraian hukum, etika, dan prinsip tata kelola yang jelas dan lengkap mengenai praktik

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 9 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Mengenai Pasal 9 yang mengatur kewajiban KDMP untuk menyusun dan

KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA KEPALA DESA TERKAIT KEGIATAN USAHA YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN Analisis Pasal 9 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 8 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian mengenai Pasal 8 yang mengatur peran Menteri

PERAN MENTERI DESA, PDTT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PROSES PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH OLEH KEPALA DESA Analisis Pasal 8 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI*

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 7 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Begini mengenai Pasal 7 yang mengatur tentang pemberian imbal jasa

IMBAL JASA DARI KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA PEMERINTAH DESA Analisis Pasal 7 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 7 – Imbal Jasa KDMP kepada Pemerintah

POTENSI PERTENTANGAN PASAL 6 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut mengenai Pasal 6 yang mengatur mekanisme persetujuan pinjaman KDMP