DASAR HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Agar pelaksanaannya memiliki kepastian, CSR diatur melalui berbagai dasar hukum di Indonesia yang menegaskan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum CSR di Indonesia cukup kuat dan terintegrasi dalam beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari komitmen terhadap masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan CSR, termasuk mekanisme dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Menekankan kewajiban perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

5. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Konsumen
Secara tidak langsung juga menjadi landasan CSR karena menekankan kesejahteraan pekerja dan perlindungan hak-hak konsumen.

C. Uraian

Dasar hukum CSR memiliki beberapa fungsi penting:

1. Memberikan kepastian hukum:
Perusahaan tidak lagi melihat CSR sebagai pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan.

2. Mendorong akuntabilitas:
Regulasi CSR menuntut perusahaan untuk transparan dalam melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan.

3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan:
Dengan adanya dasar hukum, CSR menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat:
Perusahaan yang patuh terhadap dasar hukum CSR akan memperoleh legitimasi sosial dan reputasi yang baik.

5. Mengintegrasikan kepentingan bisnis dan sosial:
Regulasi CSR memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, melainkan memberi manfaat jangka panjang.

D. Kesimpulan

Dasar hukum CSR di Indonesia menegaskan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar aktivitas sukarela, melainkan kewajiban yang melekat pada perusahaan. Dengan adanya regulasi yang jelas, CSR menjadi instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik.

E. Penutup

Pelaksanaan CSR berdasarkan dasar hukum yang kuat akan membawa manfaat besar bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan yang konsisten menjalankan CSR sesuai regulasi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun reputasi positif dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, CSR menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN