KETERKAITAN PROYEK MAKAN BERGIZI GRATIS DENGAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SDGS YANG DIADA-ADAKAN

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis sering dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional dan tujuan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, ketika keterkaitan tersebut bersifat “diada-adakan” atau sekadar klaim tanpa dasar empiris, maka program ini kehilangan legitimasi. Pendahuluan ini menekankan bahwa integrasi kebijakan lokal dengan agenda nasional maupun global harus berbasis data, indikator, dan strategi yang nyata, bukan sekadar retorika.

mostbet

B. Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): menjamin hak atas kesehatan dan kesejahteraan.
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: menegaskan kewajiban negara menyediakan makanan bergizi.
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: memberi kewenangan daerah melaksanakan program kesehatan dan pendidikan dengan prinsip akuntabilitas.
4. Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN): menekankan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas SDM.
5. SDGs Tujuan 2 (Zero Hunger) dan Tujuan 3 (Good Health and Well-being): menargetkan penghapusan kelaparan dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Secara normatif, keterkaitan dengan agenda pembangunan dan SDGs memang ada. Namun, jika dikaitkan secara “diada-adakan”, maka hubungan tersebut hanya bersifat formalitas.

C. Analisis Kritis

1. Keterkaitan yang Diada-adakan:
Program sering diklaim mendukung SDGs tanpa indikator yang jelas. Misalnya, sekadar menyebut “mengurangi kelaparan” tanpa data dampak gizi.

2. Risiko Kebijakan:
Klaim palsu terhadap agenda nasional dan SDGs membuat program tampak relevan di atas kertas, tetapi tidak memberi kontribusi nyata.

3. Dampak Sosial:
Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan karena merasa program hanya alat pencitraan, bukan solusi gizi.

4. Akuntabilitas Global:
Indonesia berisiko gagal memenuhi target SDGs jika laporan keberhasilan hanya berbasis klaim, bukan data.

5. Alternatif Solusi:
Keterkaitan harus dibuktikan dengan indikator nyata, seperti penurunan angka stunting, peningkatan status gizi anak sekolah, dan evaluasi berbasis data kesehatan.

D. Kesimpulan

Proyek Makan Bergizi Gratis dengan keterkaitan terhadap agenda pembangunan nasional dan SDGs yang diada-adakan berisiko menjadi kebijakan semu. Tanpa indikator nyata, klaim keterkaitan hanya akan menjadi retorika politik dan administrasi. Program harus benar-benar berkontribusi pada target pembangunan nasional dan SDGs melalui data dan evaluasi yang terukur.

E. Penutup

Analisis ini menegaskan bahwa keterkaitan kebijakan dengan agenda pembangunan nasional dan SDGs tidak boleh sekadar formalitas. Program Makan Bergizi Gratis akan relevan jika benar-benar berkontribusi pada penurunan stunting, peningkatan status gizi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keterkaitan dengan agenda nasional dan global menjadi nyata, bukan diada-adakan.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN