KONGKALIKONG DALAM PROYEK DANA DESA DARI MUSYAWARAH FIKTIF SAMPAI SUPLAYER BAYANGAN

Oleh: NUR ROZUQI*

1. Pendahuluan

Proyek yang dibiayai Dana Desa bertujuan memenuhi kebutuhan publik—infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan warga. Namun, praktik kongkalikong antara aparat desa, BPD yang pasif, pendamping, dan kontraktor (sering dari luar desa) mengubah proyek menjadi alat pengayaan. Modus ini bisa dimulai sejak perencanaan (Musyawarah Desa), terus lewat penunjukan penyedia tak sah, hingga pelaksanaan proyek fiktif yang menyedot anggaran. Artikel ini menguraikan kondisi nyata, dampak sistemik, dan langkah solutif untuk menutup ruang kolusi tersebut.

2. Kondisi factual

a. Perencanaan bermasalah sejak Musyawarah Desa

1) Musdes berlangsung formal tetapi keputusan substansial terkunci dalam lingkar kecil; usulan proyek strategis digeser oleh usulan “cepat cair” yang diasosiasikan dengan pihak tertentu.
2) Notulensi tidak lengkap atau tidak dipublikasikan sehingga tidak ada bukti legitimasi keputusan.

b. Pelanggaran aturan pemilihan penyedia dan larangan kontraktor luar

1) Ada aturan yang menganjurkan atau mewajibkan prioritas penyedia lokal; namun penunjukan langsung ke kontraktor luar atau perusahaan jaringan yang dimiliki pihak tertentu menjadi kebiasaan.
2) Dokumen tender atau pemilihan dibuat seolah-olah ada kompetisi padahal pemenang sudah ditentukan.

c. Kegiatan fiktif dan dokumen palsu

1) Paket proyek dibuat demi “mencairkan” anggaran: RAB, SPK, daftar hadir, berita acara dan kuitansi disusun untuk menutupi bahwa pekerjaan tidak ada atau dikerjakan jauh dari spesifikasi.
2) Foto kegiatan generik atau foto proyek di lokasi lain dipakai sebagai bukti fisik.

d. Jaringan kolusi multipihak

1) Peran: kepala desa/pengelola anggaran, bendahara, TPK, kontraktor, kadang pendamping yang tidak independen; keuntungan dibagi (fee, “kompensasi koordinasi”).
2) Pembenaran administratif: alasan efisiensi, percepatan, atau alasan teknis yang samar.

e. Lemahnya pengawasan formal dan sosial

BPD tidak aktif, audit internal jarang, masyarakat tidak mendapat akses dokumen perencanaan dan realisasi; budaya sungkan (ewuh-pakewuh) membuat warga enggan mempertanyakan.

3. Dampaknya

a. Pengurasan Dana Desa dan kegagalan tujuan pembangunan

Proyek fiktif atau tidak sesuai spesifikasi menyedot anggaran yang seharusnya untuk kebutuhan riil desa; infrastruktur buruk atau tidak ada sama sekali.

b. Distorsi pasar lokal dan melemahkan usaha desa

Kontraktor luar memonopoli pekerjaan sehingga pelaku usaha lokal kehilangan kesempatan; ekonomi sirkuler desa terganggu.

c. Erosi legitimasi pemerintahan desa

Warga yang menyaksikan praktik kolusi kehilangan kepercayaan; partisipasi publik dan gotong royong menurun.

d. Menimbulkan risiko hukum dan administratif

Temuan audit dapat memaksa pengembalian dana, sanksi, dan potensi proses pidana bagi pihak yang terlibat; reputasi perangkat dan desa tercemar.

e. Normalisasi korupsi dan budaya impunitas

Jika tidak ditindak, pola kongkalikong mengkristal menjadi praktik rutin yang sulit dibongkar.

4. Rekomendasi solusif

a. Penguatan legitimasi Musyawarah Desa

1) Wajibkan dokumentasi lengkap: notulen, daftar hadir dengan tanda tangan, ringkasan keputusan yang dipublikasikan.
2) Musdes untuk penetapan proyek besar harus disertai materi pembanding (HPS, opsi skenario) dan disahkan oleh BPD.

b. Tata proses pemilihan penyedia yang transparan

1) Kewajiban survei harga/penawaran minimal tiga pemasok termasuk pemasok lokal; publikasi HPS dan daftar penawar.
2) Larangan penunjukan langsung tanpa kriteria jelas; bila dilakukan harus ada justifikasi tertulis dan verifikasi independen.

c. Proteksi terhadap dominasi kontraktor luar

1) Prioritaskan pemasok dan pelaksana lokal yang memenuhi standar; gunakan kriteria kapasitas teknis, pengalaman, dan manfaat ekonomi lokal.
2) Jika kontraktor luar diperlukan, pastikan porsi tenaga kerja lokal dan transfer pengetahuan tercantum dalam kontrak.

d. Verifikasi fisik, dokumentasi audiitable, dan jejak digital

1) Berita Acara Serah Terima (BAST) wajib mencantumkan lokasi, volume, foto geotag, dan tanda tangan penerima; simpan arsip digital.
2) Laporan progres triwulanan harus dipublikasikan ringkas di papan informasi dan kanal desa.

e. Pengawasan multipihak dan audit sosial rutin

1) Bentuk tim pengawas desa (perangkat berbeda dari pelaksana, BPD, tokoh masyarakat) yang melakukan pemeriksaan berkala.
2) Audit sosial melibatkan sampel rumah tangga sebagai cek mutu mis. memastikan akses jalan atau sarana benar ada dan dipakai.

f. Mekanisme pelaporan aman dan penindakan tegas

1) Kanal aduan anonim dengan proteksi pelapor; setiap aduan harus mendapat respons tertulis dan rencana tindak lanjut.
2) Terapkan sanksi administratif dan tindak lanjut hukum bila ditemukan kolusi: pemulihan kerugian, pemberhentian jabatan, pelaporan ke inspektorat/pihak berwenang.

g. Kapasitas dan kultur integritas

1) Pelatihan RAB, HPS, pengadaan dan etika publik untuk perangkat, BPD, dan pendamping.
2) Kampanye lokal: “Proyek Desa untuk Warga”—mendorong warga melapor bila melihat kejanggalan tanpa takut stigma.

h. Mekanisme kontrak yang melindungi kepentingan desa

1) Kontrak kerja harus memuat KPI teknis, jaminan purna jual, sanksi keterlambatan, dan klausul partisipasi tenaga kerja lokal.
2) Gunakan mekanisme retensi pembayaran sampai pekerjaan terverifikasi.

i. Indikator keberhasilan (terukur)

1) Persentase proyek yang dilaporkan dan divalidasi oleh audit sosial meningkat; temuan kongkalikong menurun.
2) Porsi pelaksana lokal minimal tercapai; publikasi dokumen proyek 100%.
3) Tidak ada temuan fiktif dalam audit eksternal selama periode anggaran.

5. Penutup

Kongkalikong dalam proyek Dana Desa merusak fungsi anggaran sebagai instrumen publik dan menggerogoti kepercayaan warga. Pencegahan harus dimulai dari legitimasi Musyawarah Desa, proses pengadaan yang transparan, serta pengawasan multipihak yang aktif. Menguatkan kapasitas lokal dan mempersempit ruang untuk kontraktor bayangan akan menempatkan kembali Dana Desa pada tujuan aslinya: membangun kesejahteraan publik secara adil dan berkelanjutan. Dengan dokumentasi yang jelas, publikasi terbuka, dan saluran aduan yang aman, praktik kolusi bisa diputus sehingga proyek benar-benar memberi manfaat pada warga desa.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN