MEMAKSAKAN MEMBANGUN DESA AKHIRNYA SEMUA GAGAL Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Desa telah mengatur perubahan konsep “membangun desa” menjadi “desa membangun”. […]

PENGAWASAN DESA YANG GAGAL Telah lebiuh dari satu windu undang-undang nomor 6 tahun 2014 beserta seluruh aturan pelaksanaannya diberlakukan, terkait

PEMBINAAN DESA YANG GAGAL Desa itu biarkan membangun, jangan dibangun, apalagi kita sudah sepakat melalui Undang-undang Desa bahwa kita sepakat

TUJUAN PENGATURAN DESA YANG GAGAL Pengaturan desa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4, bertujuan antara laian: a. Memberikan pengakuan dan penghormatan

KEDUDUKAN DESA SEBAGAI PEMERINTAHAN TINGKAT EMPAT Dalam Pasal 5 diuraikan: “Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.” Ini artinya bahwa desa itu

STATUS DESA SEBAGAI WILAYAH OTONOMI TINGKAT TIGA Manakala kita mencermati Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa, dalam Pasal 1

UJIAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DENGAN USD PALIRA (UJIAN SISTEM DIGITAL PADEPOKAN LITERASI NUSANTARA) SECARA ONLINE USD PALIRA Satu lagi produk

KEMENDESA DAN KEMENDAGRI BERBEDA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN 3% DANA DESA UNTUK OPERASIONAL PEMERINTAH DESA Ketika mencermati pengaturan penggunaan maksimal 3

PERATURAN DAERAH TENTANG BPD (Permendagri Nomor 110 Tahun 2016) Data: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 73 (1) Ketentuan lebih