PELUANG KERJA SAMA ANTARA BPD, DPRD, DAN DPR

Oleh: NUR ROZUQI*

Kerja sama antara BPD, DPRD, dan DPR dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun berada di tingkat pemerintahan yang berbeda, sinergi mereka bisa diwujudkan melalui mekanisme komunikasi, advokasi kebijakan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Berikut uraian strategisnya:

Bentuk Kerja Sama yang Potensial

1. Aspirasi Berjenjang : BPD menampung aspirasi desa → disampaikan ke DPRD → diteruskan ke DPR jika menyangkut kebijakan nasional

2. Sinkronisasi Regulasi : DPRD dan DPR menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan Peraturan Desa dan pembangunan lokal

3. Advokasi Anggaran : DPRD dan DPR dapat memperjuangkan alokasi anggaran untuk program desa yang diusulkan melalui BPD

4. Forum Konsultatif : Pembentukan forum lintas lembaga untuk membahas isu strategis seperti kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur desa

5. Penguatan Kapasitas : DPR dan DPRD mendukung pelatihan dan pendampingan bagi BPD agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan partisipasi

Contoh Sinergi Nyata

1. BPD menyampaikan kebutuhan air bersih desa → DPRD mengusulkan program penyediaan air bersih dalam APBD → DPR mendukung kebijakan nasional terkait sanitasi dan infrastruktur desa.

2. DPRD mengadakan reses di desa → BPD memfasilitasi musyawarah warga → hasilnya menjadi bahan legislasi daerah atau usulan ke DPR.

Tantangan dan Solusi

1. Tantangan Fragmentasi kewenangan : Solusinya Perlu mekanisme koordinasi lintas tingkat pemerintahan

2. Tantangan Minimnya komunikasi antar lembaga : Solusinya Dorong pembentukan forum komunikasi rutin

3. Tantangan Ketimpangan kapasitas kelembagaan : Solusinya Adakan pelatihan terpadu dan pendampingan teknis

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN