Tata Kelola Pemerintahan Desa

DESA MEMILIKI HAK UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SENDIRI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kewenangan lokal skala desa merupakan […]

DESA MEMILIKI RUANG OTONOMI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kewenangan lokal skala desa merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan

PENGGUNAAN ISTILAH MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT, DAN LEMBAGA ADAT Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Masyarakat adat

ISTILAH MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT, DAN LEMBAGA ADAT Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Masyarakat adat di

BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENGATUR DAN MENGURUS DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa memiliki kedudukan istimewa dalam sistem

ANALISIS KRITIS ATAS REDUKSI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TIDAK BERWENANG MEREDUKSI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan unik sebagai

PIHAK KETIGA DAPAT TERLIBAT DALAM PENDAMPINGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 mengatur pedoman umum

PIHAK KETIGA DAPAT BEKERJA DI SELURUH WILAYAH NKRI UNTUK MEMBANTU PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa

KPMD DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 memberi kerangka formal bagi