Tata Kelola Pemerintahan Desa

BPD MEMILIKI FUNGSI STRATEGIS DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan instrumen penting dalam pembangunan desa. Besarnya alokasi dana menuntut […]

DANA DESA INSTRUMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL BERBASIS DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen strategis dalam

KEPALA DESA WAJIB MENYAMPAIKAN LKPPDes KEPADA BPD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pengawasan Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah

KEPALA DESA WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pengawasan Dana Desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

BPD DIHARAPKAN MENJADI BENTENG UTAMA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DANA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pengawasan terhadap Dana Desa merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk

ANALISIS KRITIS MEKANISME TRANSFER DAN PENGGUNAAN DANA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa merupakan salah satu tonggak penting dalam kebijakan fiskal

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DESA (Pembinaan Berkelanjutan dengan Diversifikasi Anggaran) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat desa merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas hidup dan

PEMBINAAN APARATUR DESA BERKELANJUTAN DAN DIVERSIFIKASI SUMBER ANGGARAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Profesionalisme aparatur pemerintahan desa tidak dapat dicapai hanya dengan pengangkatan jabatan. Ia membutuhkan proses pembinaan yang berkelanjutan

PEMBINAAN BERKELANJUTAN APARATUR DESA BUKAN BERGANTUNG DANA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Profesionalisme aparatur pemerintahan desa tidak bisa dicapai secara instan. Ia membutuhkan proses pembinaan yang berkelanjutan melalui peningkatan

OPERATOR DESA TIDAK PERLU JIKA KAPASITAS PERANGKAT DESA DITINGKATKAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Keberadaan operator desa sering dianggap solusi atas keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan tugas administratif, terutama

AKAL-AKALAN PEMKAB/PEMKOT (Desa Swadaya dengan Struktur Minimal, Operator Berlebih) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Fenomena penetapan desa sebagai Desa Swadaya dengan struktur perangkat minimal (2 Kaur dan 2 Kasi) sering

IJAZAH ANAK DIPAKAI DAFTAR PERANGKAT DESA, AYAH YANG MENJALANKAN (Bukti Gagal Paham Tata Kelola) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Fenomena penggunaan ijazah anak untuk mendaftar sebagai perangkat desa, sementara yang

RT ITU LEMBAGA, BUKAN INDIVIDU (Kritik atas Kekeliruan Tata Kelola di Desa) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai ujung tombak

KENAPA PERANGKAT DESA TIDAK DI-ASN-KAN? (Antara Status Desa Dan Kelurahan) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Perangkat desa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, muncul pertanyaan kritis: mengapa perangkat

KETIADAAN PERDES TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Implikasi Inkonstitusionalitas) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keberadaannya diharapkan memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan

DOKTRIN BPD SEBAGAI MITRA KEPALA DESA (Antara Kolaborasi dan Mandulnya Fungsi Representasi) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Dari Rekomendasi Camat ke Persetujuan Bupati/Walikota, Lahan Baru Korupsi?) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan aspek penting dalam tata kelola

BEGITU DANA DESA MENGALAMI PEMANGKASAN, BURSA CALON KEPALA DESA KOK JADI SEPI. ADA APA YA? Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Fenomena menurunnya minat masyarakat untuk maju sebagai calon kepala desa

PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBAGAI BENTUK IMPOSISI TERHADAP SPIRIT KEMANDIRIAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui salah satu kementerian tengah gencar mendorong program

PROGRAM SDGS DESA SEBAGAI BENTUK IMPOSISI TERHADAP SPIRIT KEMANDIRIAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Program pembangunan berkelanjutan yang populer dengan sebutan SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa) saat ini

PROGRAM BANTUAN SOSIAL SEBAGAI IMPOSISI DAN MUTILASI PROYEK DI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Selama bertahun-tahun, desa sering diposisikan sebagai penerima pasif berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat,

KONSEP PERENCANAAN PARTISIPATIF DESA SEBAGAI “MEREBUT NEGARA” Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Perencanaan partisipatif desa bukan sekadar mekanisme teknis dalam pembangunan, melainkan sebuah gerakan politik dan sosial yang menegaskan eksistensi

PERENCANAAN DESA PARTISIPATIF SEBAGAI JANTUNG KEMANDIRIAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Perencanaan desa merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan kemandirian desa. Melalui proses partisipatif, desa tidak hanya menjadi penerima kebijakan

PERSPEKTIF “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” SEBAGAI BENTENG TERHADAP IMPOSISI PROYEK DARI SUPRA-DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh

PERSPEKTIF “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menegaskan posisi desa sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan

SEMANGAT “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” DALAM UU DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) lahir sebagai tonggak penting dalam sejarah

PENENTUAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM SIKLUS RKPDES Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Program ketahanan pangan desa merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk mendukung ketersediaan, akses, dan

MUSYAWARAH DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA BLT DANA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk

MUSYAWARAH DESA PENENTUAN PENERIMA BLT DANA DESA SECARA REGULER Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin