PENDANAAN TERHADAP BPD

PENDANAAN TERHADAP BPD
(Permendagri Nomor 110 Tahun 2016)

Data:
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
Pasal 69
Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
a. APBN;
b. APBD Provinsi;
c. APBD Kabupaten/Kota;
d. APBDes; dan
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Telaah:
Manakala mencermati data tersebut di atas dengan pendekatan korelatif dan integratif dengan peraturan perundang-undangan yang mberlaku, maka dapat diuraikan telaah sebagai berikut:
Bahwa pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
1. APBN;
2. APBD Provinsi;
3. APBD Kabupaten/Kota;
4. APBDes; dan
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top