PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROYEK MAKAN BERGIZI GRATIS BURUK DAN PARTISIPASI ORANG TUA NIHIL

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan remaja, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, proyek ini justru menghadapi tantangan serius berupa persepsi masyarakat yang negatif dan minimnya partisipasi orang tua. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa program yang seharusnya membawa manfaat justru ditolak atau dipandang sinis oleh masyarakat?

mostbet

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendukung program ini antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): hak atas hidup sejahtera, termasuk makanan bergizi.
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: hak setiap warga negara atas makanan bergizi dan aman.
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: kewenangan daerah dalam penyelenggaraan layanan publik termasuk gizi anak.
4. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional): prioritas peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan gizi.

Secara hukum, proyek ini memiliki legitimasi kuat. Namun, legitimasi hukum tidak otomatis menjamin penerimaan sosial jika implementasi tidak sesuai harapan masyarakat.

C. Analisis Kritis

1. Persepsi Masyarakat yang Buruk
a. Banyak masyarakat menilai program ini sekadar proyek politik populis, bukan solusi nyata.
b. Kualitas makanan yang rendah, distribusi tidak merata, dan kasus makanan tidak layak konsumsi memperkuat persepsi negatif.
c. Kurangnya transparansi dalam pengadaan dan distribusi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

2. Minimnya Partisipasi Orang Tua
a. Orang tua tidak dilibatkan dalam perencanaan menu maupun pengawasan distribusi.
b. Akibatnya, mereka merasa tidak memiliki kontrol atas kualitas makanan yang dikonsumsi anak.
c. Partisipasi yang nihil membuat program kehilangan dukungan sosial, padahal keterlibatan orang tua penting untuk keberlanjutan.

3. Dampak terhadap Efektivitas Program
a. Persepsi negatif dan partisipasi rendah membuat anak-anak enggan mengonsumsi makanan yang disediakan.
b. Tujuan utama—meningkatkan status gizi dan menekan stunting—tidak tercapai.
c. Program kehilangan legitimasi sosial, meskipun secara administratif tetap berjalan.

4. Dimensi Politik dan Tata Kelola
a. Proyek lebih menekankan pencitraan politik dibandingkan substansi gizi.
b. Minimnya mekanisme partisipatif memperkuat kesan bahwa program hanya untuk kepentingan elite, bukan masyarakat.

D. Kesimpulan

Proyek makan bergizi gratis gagal memperoleh dukungan masyarakat karena persepsi yang buruk dan minimnya partisipasi orang tua. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif program dan realitas implementasi. Tanpa dukungan sosial, program sulit mencapai efektivitas dalam meningkatkan status gizi anak dan remaja.

E. Penutup

Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya bergantung pada anggaran dan distribusi, tetapi juga pada penerimaan masyarakat dan partisipasi orang tua. Pemerintah perlu memperbaiki kualitas makanan, meningkatkan transparansi, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan. Dengan pendekatan partisipatif, program dapat mengubah persepsi negatif menjadi dukungan positif, sehingga tujuan peningkatan gizi benar-benar tercapai.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN