PROYEK MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DAN POPULISME

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis digagas dengan tujuan mulia: meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan remaja, menekan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, proyek ini sering dipandang bukan sekadar kebijakan kesehatan, melainkan instrumen politik dan populisme. Alih-alih fokus pada substansi gizi, program lebih sering dijadikan alat pencitraan untuk memperoleh dukungan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah program benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, atau sekadar strategi politik jangka pendek?

mostbet

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang relevan antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): hak atas hidup sejahtera, termasuk makanan bergizi.
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: hak setiap warga negara atas makanan bergizi dan aman.
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: kewajiban daerah dalam penyelenggaraan layanan publik dengan prinsip akuntabilitas.
4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: menekankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
5. RPJMN: menekankan peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan.

Secara hukum, program ini sah sebagai kebijakan publik. Namun, penyimpangan orientasi ke arah politik populis bertentangan dengan mandat konstitusional.

C. Analisis Kritis

1. Program sebagai Instrumen Politik
a. Proyek sering dijadikan alat pencitraan oleh elite politik untuk meraih simpati masyarakat.
b. Klaim keberhasilan lebih menekankan jumlah makanan yang dibagikan, bukan kualitas gizi atau dampak kesehatan.

2. Populisme dalam Kebijakan
a. Program dikemas sebagai kebijakan populis yang mudah dipahami masyarakat, tetapi minim substansi.
b. Fokus pada popularitas jangka pendek mengabaikan keberlanjutan program.

3. Dampak terhadap Tata Kelola
a. Orientasi politik membuat pengawasan dan evaluasi program lemah.
b. Potensi kebocoran anggaran meningkat karena transparansi dikorbankan demi pencitraan.

4. Kontradiksi dengan Tujuan Pembangunan
a. Alih-alih menekan stunting dan malnutrisi, program lebih berfungsi sebagai alat legitimasi politik.
b. Anak-anak tetap berisiko mengalami kekurangan gizi karena kualitas makanan tidak terjamin.

5. Implikasi Sosial
a. Persepsi masyarakat terhadap program menjadi negatif karena dianggap hanya proyek politik.
b. Partisipasi orang tua dan masyarakat melemah, sehingga efektivitas program menurun.

D. Kesimpulan

Proyek makan bergizi gratis memiliki tujuan mulia, tetapi dalam praktiknya sering dijadikan instrumen politik dan populisme. Orientasi pencitraan mengalahkan substansi gizi, sehingga tujuan utama peningkatan kesehatan anak-anak tidak tercapai. Program kehilangan legitimasi publik karena lebih menonjolkan kepentingan politik daripada kesejahteraan masyarakat.

E. Penutup

Analisis ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan agar proyek makan bergizi gratis tidak sekadar menjadi alat politik populis. Pemerintah harus:

1. Memastikan standar gizi dan kualitas makanan terpenuhi.
2. Menjalankan program dengan transparansi dan akuntabilitas.
3. Melibatkan masyarakat dan tenaga ahli gizi dalam perencanaan dan evaluasi.
4. Menetapkan indikator keberhasilan berbasis outcome, bukan sekadar output.

Dengan pendekatan yang berorientasi pada substansi, proyek makan bergizi gratis dapat kembali pada tujuan awalnya: meningkatkan gizi anak dan remaja secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN