SIKAP TEPAT PERANGKAT DESA JIKA BPD KEBERATAN ATAU TIDAK MAU MENYELENGGARAKAN PILKADES PAW

Oleh: NUR ROZUQI*

Perangkat desa memiliki peran teknis dan administratif dalam mendukung jalannya pemerintahan desa. Jika BPD menolak atau tidak menjalankan kewajibannya untuk menyelenggarakan Pilkades PAW, perangkat desa tidak boleh diam atau ikut membiarkan, karena hal ini dapat berdampak pada stagnasi pemerintahan dan pelanggaran regulasi.
Berikut sikap yang tepat dan sah secara hukum:

1. Tetap Netral dan Profesional

a. Perangkat desa harus menjaga netralitas, tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi BPD
b. Perangkat desa yang tidak netral atau membiarkan pelanggaran bisa dikenai sanksi administratif atau pidana jika terbukti melanggar sumpah jabatan atau menyalahgunakan wewenang

2. Mendukung Inisiatif Pj Kades dan Masyarakat

Jika BPD pasif, perangkat desa dapat:
a. Mendukung Pj Kades dalam menyelenggarakan musyawarah desa
b. Menyediakan data dan dokumen administratif untuk pembentukan panitia PAW
c. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten

3. Melaporkan Secara Internal dan Eksternal

a. Jika ada tekanan atau larangan dari BPD, perangkat desa dapat:
1) Melaporkan secara tertulis kepada Pj Kades
2) Menyampaikan laporan ke Dinas PMD atau inspektorat kabupaten
b. Dokumentasi laporan penting untuk menghindari tuduhan pasif atau ikut serta dalam pelanggaran

4. Menolak Instruksi yang Bertentangan dengan Hukum

a. Perangkat desa berhak menolak perintah atau instruksi dari BPD yang bertentangan dengan regulasi
b. Hal ini dilindungi oleh prinsip perlindungan hukum bagi aparatur desa yang menjalankan tugas sesuai aturan

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN