TUGAS BPD TERKAIT SILPA
Oleh: NUR ROZUQI*
Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peran pengawasan, pengesahan, dan fasilitasi musyawarah yang sangat penting. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPD:
A. Tugas BPD Desa Terkait SiLPA
1. Melakukan Pengawasan terhadap Laporan Keuangan Desa
a. BPD wajib menelaah laporan realisasi APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa, termasuk jumlah dan asal-usul SiLPA.
b. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau SiLPA tidak dilaporkan, BPD dapat meminta klarifikasi dan perbaikan.
2. Memfasilitasi Musyawarah Desa
a. BPD bersama Kepala Desa harus menginisiasi Musyawarah Desa untuk membahas penggunaan SiLPA.
b. Musdes ini menjadi dasar legal untuk memasukkan SiLPA ke dalam APBDes tahun berikutnya.
3. Menyetujui Perubahan APBDes
a. Jika SiLPA belum dimasukkan dalam APBDes awal, BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui perubahan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa.
b. Persetujuan ini dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan Peraturan Desa.
4. Mengawasi Penggunaan SiLPA
a. BPD harus memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dari SiLPA sesuai dengan hasil Musdes dan APBDes yang telah disahkan.
b. Jika ada penyimpangan, BPD dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau melaporkan ke Inspektorat/Kecamatan.
5. Mendorong Transparansi dan Partisipasi
a. BPD berperan aktif dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan SiLPA.
b. Bisa dilakukan melalui forum warga, papan informasi, atau laporan publik.
B. Prinsip Utama
1. SiLPA bukan dana bebas pakai, dan harus digunakan melalui mekanisme APBDes yang sah.
2. BPD adalah penjaga akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
