PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK
Oleh: NUR ROZUQI*
Transparansi informasi publik adalah tulang punggung pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan keterbukaan data dan akses yang mudah, warga memiliki ruang untuk memahami, mengawasi, dan ikut mengontrol jalannya anggaran desa. Berikut uraian lengkapnya:
Transparansi Informasi Publik sebagai Mekanisme Pengawasan Keuangan Desa
Transparansi berarti bahwa semua dokumen dan data penting mengenai penggunaan uang desa disampaikan kepada publik secara terbuka, tepat waktu, dan dalam format yang mudah dipahami.
1. Kewajiban Pemerintah Desa dalam Publikasi Informasi
Pemerintah desa wajib mengumumkan secara berkala dan terbuka dokumen-dokumen berikut:
a. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): Menampilkan perencanaan pendapatan dan belanja desa.
b. Realisasi Anggaran: Menunjukkan pelaksanaan anggaran dari waktu ke waktu.
c. Laporan Pertanggungjawaban: Merangkum capaian kegiatan, penggunaan dana, dan evaluasi akhir.
Kewajiban ini mengacu pada prinsip dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi teknis dari Kemendagri serta Peraturan Desa tentang transparansi.
2. Media Informasi Publik yang Digunakan
Agar informasi tersebut menjangkau masyarakat luas, desa dapat menggunakan berbagai media berikut:
a. Papan Informasi Desa
Fungsi dan Keunggulan: Dipasang di tempat strategis: kantor desa, balai desa, pasar lokal. Mudah diakses oleh warga yang jarang online.
b. Sosial Media (Facebook, WhatsApp, Instagram)
Fungsi dan Keunggulan: Menjangkau generasi muda dan warga perantauan. Respons cepat dan interaktif.
c. Website Desa
Fungsi dan Keunggulan: Menjadi arsip digital dan ruang dokumentasi. Bisa menampung dokumen resmi dan visualisasi kegiatan.
d. Baliho atau Spanduk Publik
Fungsi dan Keunggulan: Menyajikan data infografis APBDes dan realisasi anggaran. Cocok untuk mengumumkan kegiatan besar dan pengumuman penting.
Penting bagi informasi yang disajikan untuk mudah dipahami, misalnya lewat diagram, ilustrasi, atau narasi sederhana agar seluruh lapisan masyarakat bisa menilai.
Dampak Positif Transparansi bagi Pengawasan Warga
1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.
2) Memudahkan warga dalam menilai efektivitas anggaran.
3) Membuka ruang partisipasi aktif: warga bisa memberi masukan atau mengajukan pertanyaan.
4) Menekan potensi penyalahgunaan karena masyarakat ikut memantau.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
