SDGs DESA HILANG
Program Berkelanjutan Tidak Dilanjutkan?
Oleh: NUR ROZUQI*
1. Pendahuluan
Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa diluncurkan sebagai upaya strategis untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam tata kelola desa. Dengan 18 tujuan yang disesuaikan dari SDGs global, program ini menjanjikan transformasi desa menuju kesejahteraan, inklusi, dan keberlanjutan. Namun, pergantian kepemimpinan di tingkat kementerian telah menyebabkan program ini lenyap tanpa jejak. Tidak ada transisi, tidak ada evaluasi, dan tidak ada kelanjutan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa program sebesar dan sebermakna ini bisa hilang begitu saja?
2. Kondisi Faktual
SDGs Desa mulai digulirkan secara masif sekitar tahun 2020–2021, dengan dukungan regulasi, pelatihan, dan alokasi anggaran. Ribuan desa telah menyusun dokumen SDGs Desa, melakukan pendataan, dan menyusun rencana pembangunan berbasis data. Namun, pasca pergantian Menteri Desa, program ini tidak lagi disebut dalam kebijakan strategis, tidak ada pembaruan aplikasi, tidak ada pelatihan lanjutan, dan tidak ada integrasi dalam sistem perencanaan desa terbaru. Bahkan, situs resmi dan kanal komunikasi SDGs Desa tidak lagi aktif. Padahal, anggaran besar telah digelontorkan untuk pelatihan, pengadaan perangkat, dan pendampingan.
3. Dampaknya
a. Kehilangan arah pembangunan desa: Tanpa SDGs Desa, banyak desa kembali ke pola perencanaan lama yang tidak berbasis data dan tidak berorientasi pada keberlanjutan.
b. Pemborosan anggaran: Dana miliaran rupiah yang telah digunakan untuk pelatihan, aplikasi, dan pendataan menjadi sia-sia karena tidak dimanfaatkan lebih lanjut.
c. Turunnya kepercayaan masyarakat dan perangkat desa: Ketika program besar hilang tanpa penjelasan, masyarakat dan aparatur desa menjadi skeptis terhadap program pemerintah.
d. Terputusnya proses belajar dan inovasi lokal: SDGs Desa telah mendorong desa untuk berpikir sistemik dan reflektif. Ketika program dihentikan, proses pembelajaran kolektif ikut terhenti.
4. Rekomendasi Solusif
a. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program SDGs Desa: Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka capaian, kendala, dan alasan penghentian program.
b. Integrasikan prinsip SDGs ke dalam sistem perencanaan desa yang baru: Meski nama program berubah, substansi keberlanjutan dan inklusi harus tetap hadir.
c. Bangun mekanisme transisi antar kepemimpinan: Setiap pergantian Menteri harus disertai dengan evaluasi program yang sedang berjalan, bukan penghapusan sepihak.
d. Libatkan masyarakat sipil dan akademisi dalam advokasi kelanjutan SDGs Desa: Agar program tidak tergantung pada figur, tetapi pada kebutuhan rakyat dan bukti dampak.
5. Penutup
Hilangnya SDGs Desa pasca pergantian Menteri adalah cerminan lemahnya institusionalisasi program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Program sebesar ini tidak boleh bergantung pada figur, tetapi harus menjadi bagian dari sistem. Rakyat berhak mendapatkan pembangunan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Jika tidak, maka setiap pergantian pemimpin akan menjadi titik awal dari pemborosan baru. Saatnya membangun sistem yang kuat, bukan sekadar program yang viral sesaat.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
