ANALISIS KRITIS ATAS INDIKATOR OBJEKTIF KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG LINGKUNGAN DAN KETAHANAN SOSIAL DI KABUPATEN LAMONGAN
Oleh: NUR ROZUQI*
A. Pendahuluan
Indikator kesejahteraan rakyat dalam bidang lingkungan dan ketahanan sosial mencakup pengelolaan sampah dan limbah, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, modal sosial berupa gotong royong dan kepercayaan antarwarga, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Secara teoritis, indikator ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas hidup masyarakat desa. Namun, fakta di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa semua indikator tersebut masih jauh dari harapan rakyat. Sampah dan limbah belum terkelola dengan baik, ketahanan terhadap bencana masih lemah, modal sosial menurun, dan keamanan masyarakat belum terjamin.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – menegaskan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana – mengatur sistem ketahanan terhadap bencana di tingkat nasional hingga desa.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa – menekankan pentingnya modal sosial, partisipasi, dan tata kelola desa yang berbasis masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia – mengatur peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. RPJMD Kabupaten Lamongan – memuat target pembangunan lingkungan dan sosial yang seharusnya terintegrasi dengan indikator kesejahteraan rakyat.
Dasar hukum ini menegaskan bahwa indikator lingkungan dan ketahanan sosial bukan sekadar angka administratif, melainkan harus mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
C. Analisis Kritis
1. Pengelolaan Sampah dan Limbah
a. Secara administratif tercatat adanya program pengelolaan sampah, tetapi faktanya banyak desa masih membuang sampah sembarangan.
b. Infrastruktur pengelolaan limbah minim, sehingga pencemaran lingkungan tetap tinggi.
c. Program bank sampah atau daur ulang belum berjalan optimal karena minim partisipasi warga dan lemahnya kelembagaan.
2. Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
a. Desa-desa di Lamongan masih rentan terhadap banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim.
b. Peta rawan bencana dan sistem peringatan dini jarang tersedia, tim siaga bencana desa tidak aktif.
c. Program adaptasi iklim seperti konservasi air dan reboisasi belum terintegrasi dalam RPJMDes.
3. Modal Sosial: Gotong Royong dan Kepercayaan Antarwarga
a. Modal sosial yang menjadi kekuatan tradisional masyarakat desa semakin melemah.
b. Gotong royong berkurang, partisipasi warga dalam musyawarah desa rendah, dan kepercayaan terhadap pemimpin lokal menurun.
c. Hal ini memperlihatkan adanya krisis solidaritas yang melemahkan efektivitas pembangunan desa.
4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
a. Indikator keamanan administratif tercatat, tetapi faktanya masih banyak kasus kriminalitas, konflik sosial, dan ketidakpastian hukum di desa.
b. Sistem ronda dan Linmas tidak berjalan konsisten, sementara mekanisme pelaporan masalah sosial tidak efektif.
c. Keamanan desa lebih bergantung pada aparat, bukan pada partisipasi warga.
5. Paradoks Indikator vs Realitas
a. Indikator lingkungan dan ketahanan sosial di Lamongan menunjukkan adanya pencatatan administratif, tetapi kondisi riil masyarakat masih jauh dari sejahtera.
b. Hal ini menimbulkan measurement paradox: indikator tersedia, tetapi tidak relevan dengan realitas.
D. Kesimpulan
Indikator objektif kesejahteraan rakyat Kabupaten Lamongan dalam bidang lingkungan dan ketahanan sosial tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Pengelolaan sampah dan limbah lemah, ketahanan terhadap bencana rendah, modal sosial melemah, dan keamanan masyarakat belum terjamin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara indikator administratif dengan kesejahteraan nyata rakyat.
E. Penutup
Analisis ini menegaskan perlunya reformulasi indikator lingkungan dan ketahanan sosial agar lebih substantif dan berbasis outcome. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa indikator tidak hanya mencatat keberadaan program atau fasilitas, tetapi juga mengukur kualitas, pemerataan, dan dampak nyata bagi masyarakat. Tanpa itu, indikator kesejahteraan hanya akan menjadi angka semu yang menutupi problematika nyata di desa-desa Kabupaten Lamongan.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
