Pusbimtek Palira

BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-13 PusBimtek PALIRA Untuk yang kedua kalinya di tahun 2023 ini, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal Satu Kabupaten/Kota Satu Tutor Palira, maka kali ini melanjutkan Program Bimteknya, yaitu BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-13 secara Virtual yang diperuntukkan bagi siapapun …

FORMULIR PENDAFTARAN BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-13 Selengkapnya »

PROGRAM ASSESMENT PEMERINTAHAN DESA TENTANG TATA KELOLA DESA TATA NIAGA DESA DAN TATA SOSIAL DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya …

PROGRAM ASSESMENT PEMERINTAHAN DESA Selengkapnya »

PROGRAM ASISTENSI PEMERINTAHAN DESA TENTANG TATA KELOLA DESA TATA NIAGA DESA DAN TATA SOSIAL DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya …

PROGRAM ASISTENSI PEMERINTAHAN DESA Selengkapnya »

PROGRAM PENDAMPINGAN DESA TENTANG TATA KELOLA DESA TATA NIAGA DESA DAN TATA SOSIAL DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa …

PROGRAM PENDAMPINGAN DESA Selengkapnya »

PAKET GLOBAL KERJASAMA PENYELENGGARAAN BIMTEK Program apapun yang di masukkan ke desa, tidak akan bisa sukses, manakala desa tidak disiapkan dulu Tata Kelola Desa nya. Laksana mendirikan bangunan di atas tanah tanpa pondasi. Pasti hanya terlihat mentereng pada awalnya dan tak butuh waktu lama pasti akan doyong lalu roboh. Mayoritas desa atau dengan sebutan lainnya …

PAKET GLOBAL KERJASAMA PENYELENGGARAAN BIMTEK Selengkapnya »

POTRET PEMBINAAN SOSIALISASI BIMBINGAN TEKNIK DAN STUDI TIRU BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA 1. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan …

POTRET PEMBINAAN SOSIALISASI BIMBINGAN TEKNIK DAN STUDI TIRU BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA Selengkapnya »

KETENTUAN PENUTUP PENGELOLAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 50 Ketentuan yang mengatur mengenai aset desa wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak pada Peraturan Menteri ini ditetapkan. BACA INI: https://pusbimtekpalira.com/katalog-bimbingan-teknik-tata-kelola-desa-pusbimtek-palira/ Telaah: Apabila dicermati diskripsi tersebut di atas dengan …

KETENTUAN PENUTUP PENGELOLAAN ASET DESA Selengkapnya »

KETENTUAN LAIN-LAIN PENGELOLAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 49 (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah …

KETENTUAN LAIN-LAIN PENGELOLAAN ASET DESA Selengkapnya »

KETENTUAN PERALIHAN PENGELOLAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 48 Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetakannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. BACA INI: https://pusbimtekpalira.com/katalog-bimbingan-teknik-tata-kelola-desa-pusbimtek-palira/ Telaah: …

KETENTUAN PERALIHAN PENGELOLAAN ASET DESA Selengkapnya »

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 47 Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa. BACA INI: https://pusbimtekpalira.com/katalog-bimbingan-teknik-tata-kelola-desa-pusbimtek-palira/ Telaah: Apabila dicermati diskripsi tersebut di atas dengan pendekatan korelatif dan integratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diuraikan telaah sebagai …

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN ASET DESA Selengkapnya »

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 46 (2) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa; (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa; (4) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan …

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET DESA Selengkapnya »

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. BACA INI: https://pusbimtekpalira.com/katalog-bimbingan-teknik-tata-kelola-desa-pusbimtek-palira/ Telaah: Apabila dicermati diskripsi tersebut di atas dengan pendekatan korelatif dan integratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diuraikan telaah …

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA Selengkapnya »

TUKAR MENUKAR ASET DESA BERUPA TANAH KAS DESA SELAIN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 42 (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah …

TUKAR MENUKAR ASET DESA BERUPA TANAH KAS DESA SELAIN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Selengkapnya »

TUKAR MENUKAR ASET DESA BUKAN KEPENTINGAN UMUM (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 38 (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan …

TUKAR MENUKAR ASET DESA BUKAN KEPENTINGAN UMUM Selengkapnya »

TUKAR MENUKAR ASET DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 33 (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan …

TUKAR MENUKAR ASET DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM Selengkapnya »

TUKAR MENUKAR ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 32 Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari: b. untuk kepentingan umum; c. bukan untuk kepentingan umum; dan d. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum …

TUKAR MENUKAR ASET DESA Selengkapnya »

PENGHAPUSAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 31 Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) …

PENGHAPUSAN ASET DESA Selengkapnya »

PENILAIAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 29 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai …

PENILAIAN ASET DESA Selengkapnya »

PENATAUSAHAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 28 (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. BACA INI: …

PENATAUSAHAAN ASET DESA Selengkapnya »

PEMINDAHTANGANAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25 (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi: a. tukar menukar; b. penjualan; c. penyertaan modal Pemerintah Desa. (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa …

PEMINDAHTANGANAN ASET DESA Selengkapnya »

PENGHAPUSAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 21 (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara …

PENGHAPUSAN ASET DESA Selengkapnya »

PEMELIHARAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa. BACA INI: https://pusbimtekpalira.com/katalog-bimbingan-teknik-tata-kelola-desa-pusbimtek-palira/ Telaah: Apabila dicermati diskripsi tersebut di atas dengan …

PEMELIHARAAN ASET DESA Selengkapnya »

PENGAMANAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19 (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi : a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen …

PENGAMANAN ASET DESA Selengkapnya »

HASIL PEMANFAATAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18 Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa. baca ini: https://pusbimtekpalira.com/katalog-bimbingan-teknik-tata-kelola-desa-pusbimtek-palira/ Telaah: Apabila dicermati diskripsi tersebut di atas dengan pendekatan korelatif dan integratif dengan peraturan …

HASIL PEMANFAATAN ASET DESA Selengkapnya »