PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara […]
PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
MASA JABATAN DAN BATAS PERIODE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
MASA JABATAN DAN BATAS PERIODE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI JUMLAH CALON TIDAK MENCUKUPI BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan persyaratan
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
KEWAJIBAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan
KEWAJIBAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
KEWAJIBAN PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
KEWAJIBAN PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
HAK-HAK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan
HAK-HAK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan
KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
TUGAS POKOK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
TUGAS POKOK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
HAK DESA DALAM KONTEKS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 5A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
HAK DESA DALAM KONTEKS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Read More »
TUJUAN PENGATURAN DESA MENURUT PASAL 4 UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan
TUJUAN PENGATURAN DESA MENURUT PASAL 4 UU 3/2024 Read More »
PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan prinsip dasar penyelenggaraan
PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Read More »
TUGAS BPD TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peran pengawasan, pengesahan, dan fasilitasi musyawarah yang sangat penting.
TUGAS BPD TERKAIT SILPA Read More »
TUGAS PKA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, maka PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) desa—yang biasanya dijabat oleh Kaur dan Kasi sesuai
TUGAS PKA DESA TERKAIT SILPA Read More »
TUGAS KEPALA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Berikut
TUGAS KEPALA DESA TERKAIT SILPA Read More »
TUGAS SEKRETARIS DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, Sekretaris Desa memiliki tanggung jawab penting dalam aspek perencanaan, dokumentasi, dan koordinasi. Berikut
TUGAS SEKRETARIS DESA TERKAIT SILPA Read More »
TUGAS BENDAHARA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, bendahara desa memiliki peran krusial dalam memastikan tata kelola keuangan tetap akuntabel dan
TUGAS BENDAHARA DESA TERKAIT SILPA Read More »
KONSEKUENSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika SiLPA dibawa oleh aparat desa dan tidak dimasukkan ke RKD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) maupun APBDes tahun berikutnya, maka konsekuensi hukumnya
KONSEKUENSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN SILPA Read More »
JIKA SILPA TIDAK DIMASUKKAN KE DALAM APBDES TAHUN BERIKUTNYA Oleh: NUR ROZUQI* Pertanyaan yang sangat penting dan sering jadi sumber kebingungan di desa. Jika SiLPA tidak dimasukkan ke dalam APBDes
JIKA SILPA TIDAK DIMASUKKAN KE DALAM APBDES TAHUN BERIKUTNYA Read More »
PENGGUNAAN SILPA DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes harus mengikuti prosedur yang legal, transparan, dan partisipatif. Berikut adalah langkah-langkah praktis dan terstruktur yang
PENGGUNAAN SILPA DALAM APBDES Read More »
SILPA DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* beginilah penjelasan lengkap mengenai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam konteks APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): 1. Apa Itu SiLPA dalam APBDes? SiLPA
SILPA DALAM APBDES Read More »
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 9 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Mengenai Pasal 9 yang mengatur kewajiban KDMP untuk menyusun dan
KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA KEPALA DESA TERKAIT KEGIATAN USAHA YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN Analisis Pasal 9 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 8 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian mengenai Pasal 8 yang mengatur peran Menteri
PERAN MENTERI DESA, PDTT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PROSES PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH OLEH KEPALA DESA Analisis Pasal 8 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI*
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 7 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Begini mengenai Pasal 7 yang mengatur tentang pemberian imbal jasa
IMBAL JASA DARI KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA PEMERINTAH DESA Analisis Pasal 7 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 7 – Imbal Jasa KDMP kepada Pemerintah
IMBAL JASA DARI KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA PEMERINTAH DESA Read More »
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 6 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut mengenai Pasal 6 yang mengatur mekanisme persetujuan pinjaman KDMP
MEKANISME PERSETUJUAN PINJAMAN DAN DUKUNGAN DANA DESA UNTUK KOPERASI DESA MERAH PUTIH Analisis Pasal 6 Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pasal 6 – Mekanisme Persetujuan Pinjaman
MEKANISME PERSETUJUAN PINJAMAN DAN DUKUNGAN DANA DESA UNTUK KOPERASI DESA MERAH PUTIH Read More »
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 5 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap, jelas, dan rinci mengenai Pasal 5
