Tata Kelola Administrasi Desa

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 3 (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit: a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor …

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA Selengkapnya »

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 2 (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas: a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi- misi, tugas dan fungsi, …

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA Selengkapnya »

DEVINISI-DEVINIS TERKAIT STANDART LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang …

DEVINISI-DEVINIS TERKAIT STANDART LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA Selengkapnya »

BUKU KERJA KEPALA DESA Buku Kerja Kepala Desa merupakan sarana bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam tulisan ini hanya merupakan invensi dari penulis dengan masud untuk membantu memudahkan bagi Kepala Desa dalam mengemban tugas dan fungsinya secara profesional dan proposional. Adapun macam-macam Buku Kerja Kepala Desa …

BUKU KERJA KEPALA DESA Selengkapnya »

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu dan tanggungjawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi. Akibat peristiwa pendelegasian wewenang ini, muncul beberapa sebutan yang populer dengan akronim-akronim tertentu yang lazim digunakan dalam …

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Selengkapnya »

KENDURI BANTUAN TUNAI Sejak pandemi Covid-19 mewabah di bumi termasuk di bumi Indonesia, bantuan tunai baik dana yang bersumber dari negara maupun dari korporasi mengalir deras ke masyarakat. Hal ini sangat bagus guna menyelamatkan warga miskin dari keterpurukan pangan juga bagi warga yang kehilangan pekerjaan serta bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang mati usahanya. …

KENDURI BANTUAN TUNAI Selengkapnya »

PROFIL DESA. Oleh Tata Setiawan, SE Untuk mengetahui keadaan desa, kita bisa lihat dari Profil Desa yang menggambarkan keadaan desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun segala permasalahan yang tengah dihadapinya. Profil Desa tidak hanya menentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan menentukan Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing kedudukannya, …

Profil Desa Selengkapnya »

STEMPEL DALAM PEMERINTAHAN DESA Ketika bicara tentang Naskah Dinas dan Surat dalam Pemerintahan Desa, diperlukan stempel untuk melengkapi isi naskah dan surat tersebut, secara akselerasif berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 42 tahun 2016, nomor 47 tahun 2016, nomor 135 tahun 2017, Perka ANRI nomor 2 tahuin 2014, dan Permendagri nomor 18 tahun …

Stempel Dalam Pemerintahan Desa Selengkapnya »

REGULASI TANAH BENGKOK Oleh Tata Setiawan, SE Kali ini kita akan bicarakan terkait dengan salah satu Aset Desa yang berupa barang tidak bergerak, yaitu Tanah Bengkok. Pada mulanya Tanah Bengkok yang dikelola oleh para Pamong desa untuk pengganti gaji Pamong Desa atau Penyelenggara Pemerintah Desa, artinya tidak termasuk LMD (sekarang BPD), oleh karena penguasaan dan …

Regulasi Tanah Bengkok Selengkapnya »

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DI BIDANG PERTANAHAN. Oleh : Tata Setiawan, SE Salah satu tugas Penyelenggara Pemerintahan Desa, adalah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi LKD dan/atau Organisasi dan Lembaga yang ada di Desa, Pertanahan, Kependudukan, Pendidikan dll. Berbicara masalah Pertanahan, harus dimulai dari KLASIRAN atau RINCIKAN kegiatannya adalah pendataan tanah dan pemilik tanah, untuk pertama …

Tanggung Jawab Pemerintah Desa Di Bidang Pertanahan Selengkapnya »

Kop Surat Dalam Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 42 tahun 2016, Perka ANRI nomor 2 tahuin 2014, dan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kop Surat dalam Pemerintahan Desa dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 1. Kop Surat Pemerintahan Desa. 1.1. Kop Surat Kepala Desa 1.2. Kop Surat Sekretariat Desa 1.3. Kop …

Kop Surat Dalam Pemerintahan Desa Selengkapnya »

Stempel Dalam Pemerintahan Desa Ketika bicara tentang Naskah Dinas dan Surat dalam Pemerintahan Desa, diperlukan stempel untuk melengkapi isi naskah dan surat tersebut, secara akselerasif berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 42 tahun 2016, nomor 47 tahun 2016, nomor 135 tahun 2017, Perka ANRI nomor 2 tahuin 2014, dan Permendagri nomor 18 tahun …

Stempel Dalam Pemerintahan Desa Selengkapnya »

MENGENAL SINGKATAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs. Pasti Anda kerap mendengar istilah Plt. dan Plh. untuk urusan administrasi di pemerintahan. Plt. singkatan dari Pelaksana Tugas, sedangkan Plh. adalah Pelaksana Harian. Selain itu, ada pula istilah Penjabat (Pj) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam praktiknya, istilah ini sering dipakai jika ada kekosongan sementara pada jabatan …

Mengenal Akronim Plt. Plh. Pj. Dan Pjs Selengkapnya »

INFORMASI DI DESA YANG DIKECUALIKAN (Berdasarkan Perki 1/2018) Berdasarka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perihal informasi di desa yang dikecualikan diuraikan sebagai berikut: Pasal 5 Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 …

Informasi Di Desa Yang Dikecualikan Selengkapnya »

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (Berdasarkan Perki 1/2018) Berdasarka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perihal informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat diuraikan sebagai berikut: Pasal 4 Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit …

Informasi Publik Desa Yang Wajib Tersedia Setiap Saat Selengkapnya »

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (Berdasarkan Perki 1/2018) Berdasarka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perihal informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta merta diuraikan sebagai berikut: Pasal 3 (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak …

Informasi Publik Desa Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Selengkapnya »

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (Berdasarkan Perki 1/2018) Berdasarka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perihal informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diuraikan sebagai berikut: Pasal 2 (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang …

Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala Selengkapnya »

YANG DIMAKSUD INFORMASI PUBLIK DESA (Berdasarkan Perki 1/2018) Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, definisi Informasi Publik Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 1 8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan …

Yang Dimaksud Informasi Publik Desa Selengkapnya »

Badan Publik Di Desa Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, Badan Publik di Desa itu meliputi: 1. Pemerintah Desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa. 3. Badan Kerjasama Desa. 4. Badan Usaha Milik Desa. Terhadap keempat badan tersebut di atas, semua dokumen yang terkait dengan tugas dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, …

Badan Publik Di Desa Selengkapnya »