Tata Kelola Administrasi Desa
KEPALA DESA YANG TERLANJUR MENJABAT DENGAN IJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Kepala desa yang terlanjur menjabat dengan ijazah palsu menimbulkan dilema hukum dan administratif. Berikut ini uraian lengkap berdasarkan regulasinya: […]
KEPALA DESA YANG TERLANJUR MENJABAT DENGAN IJAZAH PALSU Read More »
CALON KEPALA DESA PENGGUNA IJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Calon kepala desa yang menggunakan ijazah palsu merupakan pelanggaran serius baik secara administratif maupun pidana. Berikut ini uraian lengkap mengenai aspek
CALON KEPALA DESA PENGGUNA IJAZAH PALSU Read More »
SIKAP CAMAT CENDERUNG SELALU MEMBELA KEPALA DESA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Manakala sikap camat cenderung selalu membela kepala desa, bahkan dalam kasus-kasus yang merugikan masyarakat, maka masyarakat
SIKAP CAMAT CENDERUNG SELALU MEMBELA KEPALA DESA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Read More »
SIKAP CAMAT CENDERUNG SELALU MEMBELA KEPALA DESA (Bagaimana BPD Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Manakala sikap camat cenderung selalu membela kepala desa, bahkan dalam situasi yang jelas bermasalah, maka BPD
SIKAP CAMAT CENDERUNG SELALU MEMBELA KEPALA DESA (Bagaimana BPD Harus Bersikap?) Read More »
ANGGOTA BPD TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA (Bagaimana Kepala Desa Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Apabila anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka kepala desa sebagai mitra sejajar dalam
ANGGOTA BPD TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Bilamana anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak menjalankan tugas dan fungsinya, masyarakat memiliki hak dan kewajiban
ANGGOTA BPD TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Read More »
PERANGKAT DESA SERING TIDAK NGANTOR PADA HARI DAN JAM KERJA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Apabila perangkat desa sering tidak berada di kantor pada hari dan jam kerja,
PERANGKAT DESA SERING TIDAK NGANTOR PADA HARI DAN JAM KERJA (Bagaimana Kepala Desa Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Bila perangkat desa sering tidak berada di kantor pada hari dan jam
KEPALA DESA SERING TIDAK NGANTOR PADA HARI DAN JAM KERJA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Jika kepala desa sering tidak berada di kantor pada hari dan jam kerja,
KEPALA DESA SERING TIDAK NGANTOR PADA HARI DAN JAM KERJA (Bagaimana Sikap Perangkat Desa?) Oleh: NUR ROZUQI* Manakala kepala desa sering tidak berada di kantor pada hari dan jam kerja,
PERANGKAT DESA SERING TIDAK NGANTOR PADA HARI DAN JAM KERJA (Bagaimana Sikap Bpd?) Oleh: NUR ROZUQI* Apabila ada perangkat desa sering tidak berada di kantor pada hari dan jam kerja,
PERANGKAT DESA SERING TIDAK NGANTOR PADA HARI DAN JAM KERJA (Bagaimana Sikap Bpd?) Read More »
KEPALA DESA SERING TIDAK NGANTOR PADA HARI DAN JAM KERJA (Bagaimana Sikap Bpd?) Oleh: NUR ROZUQI* Manakala ada kepala desa sering tidak berada di kantor pada hari dan jam kerja,
KEPALA DESA SERING TIDAK NGANTOR PADA HARI DAN JAM KERJA (Bagaimana Sikap Bpd?) Read More »
PENTINGNYA KEBERADAAN KANTOR BPD DI DESA Ditulis : LODE, S.Si* Kantor bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa sangat penting karena menjadi pusat kegiatan, konsultasi dan koordinasi dalam menjalankan fungsi
PENTINGNYA KEBERADAAN KANTOR BPD DI DESA Read More »
BIMBINGAN TEKNIK WEBSITE SID PALIRA (SISTEM INFORMASI DESA PALIRA) BAGI OPERATOR DESA A. PENDAHULUAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan
BIMBINGAN TEKNIK WEBSITE SID PALIRA (SISTEM INFORMASI DESA PALIRA) Read More »
PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 5) SELEKSI TAMBAHAN MENGUJI LEGALITAS DAN VALIDITAS DOKUMEN Setelah membaca 3 (tiga) berita online dari https://finews.co.id sebagaimana judul dan tautan di bawah ini:
PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 5) Read More »
SISTEM INFORMASI DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 22. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga
SISTEM INFORMASI DESA Read More »
PENDANAAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 22 Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa
PENDANAAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
PELAPORAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 21 (1) Bupati/walikota melaporkan proses kegiatan penetapan dan
PELAPORAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 20 (1) Menteri dalam negeri melalui
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 18 (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA Read More »
ALUR PENGESAHAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 16 (1) Tim PPB Des kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota
ALUR PENGESAHAN BATAS DESA Read More »
ALUR PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 14 (1) Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam
ALUR PENEGASAN BATAS DESA Read More »
ALUR PENETAPAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 10 Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
ALUR PENETAPAN BATAS DESA Read More »
PEDOMAN PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA SECARA UMUM (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 9 (1) Penetapan, penegasan dan
PEDOMAN PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA SECARA UMUM Read More »
FUNGSI TIM PPB DES KABUPATEN/KOTA DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 8 (1) Tim
FUNGSI TIM PPB DES KABUPATEN/KOTA DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
TIM PPB DES KABUPATEN/KOTA DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 7 (1) Tim PPB
TIM PPB DES KABUPATEN/KOTA DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
TIM PPB DESA PROPINSI DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 6 (1) Tim PPB
TIM PPB DESA PROPINSI DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
TIM PPB DES PEMERINTAH PUSAT DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 5 (1) Tim
TIM PPB DES PEMERINTAH PUSAT DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
RUANG LINGKUP PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
RUANG LINGKUP PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Read More »
